, Halmahera Utara – Puluhan Kepala Desa (Kades) melakukan aksi protes di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Kejadian itu terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Selasa (24/12/2024).
Aksi itu dilakukan karena kebijakan pencairan dana berupa penghasilan tetap (siltap) yang belum dibayarkan. Para Kades merasa kecewa dengan janji pembayaran yang belum dipenuhi BPKAD.
Salah satu Kades menyatakan, bahwa mereka hanya menuntut hak yang sudah lama belum dibayar. “Kami memiliki tagihan dari November dan Desember 2023 serta tujuh bulan pada 2024. Kami berharap pembayaran ini segera diselesaikan sebelum tahun baru 2025,” ungkapnya.
Tindakan protes tersebut juga disebabkan karena perbedaan waktu pembayaran antar desa. “Beberapa desa sudah dibayar sampai September 2024, sementara kami baru dibayar sampai Maret 2024,” tambahnya.
Kades tersebut berharap, agar pembayaran segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama saat perayaan Natal. “Kami tidak mau menunggu lebih lama lagi,” tandasnya.
Komentar