, Gorontalo – Ada hal menarik terkait produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif di Provinsi Gorontalo, khususnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. APBD yang telah diketok beberapa bulan lalu kini menjadi sorotan, terutama mengenai keabsahannya sebagai panduan pelaksanaan anggaran bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pada tahun mendatang.
Hal ini mencuat akibat perbedaan pendapat antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perbedaan pandangan tersebut menjadi topik diskusi hangat di berbagai kalangan, termasuk di warung kopi, setelah konsultasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo di Jakarta beberapa waktu lalu.
Berdasarkan konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi DPRD ke Kemenkumham, disampaikan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Gorontalo tidak sah. Alasannya, dokumen tersebut dianggap tidak sesuai prosedur karena telah dibahas dan disetujui oleh Gubernur dan DPRD sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur pedoman penyusunan APBD.
Namun, berbeda dengan Kemenkumham, Kemendagri justru menyatakan bahwa KUA/PPAS dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 tetap sah, meskipun diketok sebelum juknis Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD 2025 diterbitkan.
Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Berdasarkan penelusuran Tim Media, KUA/PPAS Tahun Anggaran 2025 ditetapkan pada Agustus 2024, sementara APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur pada 2 September 2024. Adapun Permendagri yang mengatur pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 baru diterbitkan pada Oktober 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan, pedoman apa yang digunakan oleh Gubernur dan DPRD dalam penetapan KUA/PPAS dan persetujuan Ranperda APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025?
Tim Media mencoba mengonfirmasi hal ini dengan mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu. Di gedung rakyat tersebut, Tim Media melihat sejumlah Anggota DPRD yang sedang berkumpul, namun para Anggota DPRD tersebut tampak menghindari Awak Media. Salah satu Anggota DPRD yang sempat dimintai keterangan membenarkan informasi tersebut, tetapi menolak memberikan rincian lebih lanjut atau mencantumkan namanya dalam berita.
Upaya untuk menghubungi Anggota DPRD, terutama yang tergabung dalam Komisi I dan Bapemperda, juga tidak membuahkan hasil. Dari beberapa nomor yang dihubungi melalui WhatsApp, hanya Ramdan Liputo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan respons.
“Seperti itu pernyataan pihak Kemenkumham, tapi tetap disuruh konsultasi kembali ke pihak Kemendagri,” singkat Ramdan melansir dari Definitif.id (jaringan ), Jumat (20/12/2024).
Tim Media juga mencoba menghubungi Umar Karim, Anggota DPRD yang dikenal terbuka dan blak-blakan. Namun, saat dihubungi melalui telepon, Umar yang akrab disapa UK itu mengaku sedang sibuk mengurus urusan di Mahkamah dan berjanji akan memberikan keterangan lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, UK belum menghubungi kembali pihak redaksi. Upaya lanjutan untuk menghubungi UK juga belum membuahkan hasil.
Pertanyaan Besar
Apakah APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 ilegal? Bagaimana langkah DPRD dan Gubernur dalam menyikapi perbedaan pandangan ini, terutama mengingat Kemenkumham sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menilai perundang-undangan menyatakan bahwa APBD tersebut tidak sah? Jika dinyatakan ilegal namun tetap dipaksakan, bagaimana implikasi hukumnya ke depan, khususnya bagi pihak-pihak yang mengelola APBD tersebut?
Tim Media pun berencana untuk meminta keterangan dari lembaga-lembaga terkait seperti Ombudsman RI, Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, BPK, maupun BPKP. Namun, karena dikejar oleh tenggat waktu, investigasi ini belum sempat dilakukan.
Komentar