Gorontalo – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mulai menindaklanjuti dugaan gratifikasi dan anggaran makan-minum (mamin) yang menyeret sejumlah anggota DPRD.
Rapat perdana terkait kasus tersebut digelar pada Selasa (11/03/2025) di bawah pimpinan Ketua BK Fikram Salilama, serta dihadiri Wakil Ketua BK Umar Karim, dan anggota lainnya Hamzah Muslimin.
Kepada media ini, Umar Karim menegaskan komitmen BK untuk menuntaskan penyelidikan. Dari hasil pembahasan, terungkap bahwa lebih dari satu anggota DPRD diduga terlibat dalam penerimaan gratifikasi.
“Informasi yang berkembang menyebutkan ada lebih dari satu orang yang terlibat, bahkan bisa mencapai tiga orang,” ungkap Umar.
Namun, langkah BK dalam mengusut kasus tersebut tidak akan mudah. Umar menyebut adanya tekanan dari berbagai pihak yang mencoba menghambat proses penyelidikan.
“Kami sudah mulai melihat adanya upaya untuk menghambat jalannya penyelidikan. Tetapi kami akan tetap berusaha menyelesaikan kasus ini,” tegasnya.
Di sisi lain, mayoritas anggota DPRD mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) guna menyelidiki permasalahan pertambangan emas di Gorontalo. Menurut Umar, Pansus tersebut bisa menjadi alat bantu bagi BK dalam mengumpulkan data dan fakta.
“Dengan adanya pansus, data yang diperoleh akan lebih lengkap dan bisa membantu proses penyelidikan,” ujarnya.
Namun, upaya pembentukan pansus tersebut tampaknya menemui kendala klasik, yakni alasan keterbatasan anggaran. DPRD berdalih bahwa anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai pansus, meskipun dalam APBD tahun ini DPRD memiliki anggaran sebesar Rp 93 miliar.
“Alasan anggaran tidak cukup ini sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin dengan anggaran sebesar itu, kita tidak bisa membentuk pansus?” kritik UK, sapaan akrabnya.
UK juga menyinggung kemungkinan adanya skenario “teori domino,” di mana kegagalan pembentukan pansus perkebunan sawit dijadikan dalih untuk menggagalkan pansus pertambangan emas dengan alasan serupa.
“Kalau pansus perkebunan sawit saja tidak bisa terbentuk karena alasan anggaran, maka kemungkinan besar pansus pertambangan emas pun akan mengalami nasib yang sama,” tandasnya.
Meski demikian, UK menegaskan bahwa BK tetap berkomitmen menyelesaikan kasus dugaan gratifikasi di DPRD Provinsi Gorontalo. Jika penyelidikan BK menemui jalan buntu, ia memastikan akan meminta bantuan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menuntaskan kasus tersebut.
Komentar