Gorontalo – Permasalahan sinkronisasi data sosial antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi perhatian utama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dalam kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (20/03/2025).
Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, DPRD Provinsi Gorontalo melakukan komparasi sistem pendataan sosial yang diterapkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow.
Menurutnya, perlu ada keselarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan data yang dihimpun oleh masing-masing daerah agar penyaluran bantuan sosial lebih efektif.
“DTKS yang dikembangkan oleh Kemensos dan Pemprov Gorontalo harus sinkron. Jangan sampai ada perbedaan variabel yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. DTKS ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam program kesejahteraan sosial,” ujar Hamzah.
Menambahkan hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun mengatakan, data yang akurat sangat penting agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran. Menurutnya, pengelompokan data berdasarkan jenis kemiskinan seperti fakir miskin, anak terlantar, atau keluarga rentan akan mempermudah pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan program.
“Banyak laporan dari masyarakat terkait cara masuk ke dalam DTKS agar bisa menerima bantuan. Oleh karena itu, kita harus memastikan pendataan ini berjalan dengan baik, mulai dari tingkat desa hingga ke pemerintah pusat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, Suherdi Mohamad, mengakui bahwa permasalahan DTKS masih menjadi tantangan yang berulang. Menurutnya, tingkat kemiskinan di daerah bervariasi, dari miskin, sangat miskin, hingga rentan miskin, sehingga validitas data sangat diperlukan.
Ia mencontohkan bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri masih banyak warga yang belum masuk ke dalam DTKS, padahal program bantuan seperti PKH dan bantuan sembako sangat bergantung pada data tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi dengan aparat desa dan seluruh stakeholder terkait, namun data DTKS masih jauh dari sempurna. DTKS kabupaten sebenarnya hanya melengkapi variabel pendataan DTKS Kemensos, sehingga butuh dukungan penuh dari tingkat desa hingga pusat,” tutupnya.
Komentar