Gorontalo – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis (22/05/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau kesiapan sekolah menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB) serta membahas persoalan infrastruktur pendidikan.
Koordinator Komisi IV, La Ode Haimudin, mengungkapkan bahwa secara umum, PPDB di SMK tidak mengalami kendala berarti, terutama terkait zonasi dan domisili calon siswa.
“Untuk sekolah seperti SMK, daya tampung masih mencukupi. Rata-rata jumlah pendaftar masih berada di bawah kuota yang tersedia,” ujarnya.
Namun, La Ode mencatat bahwa masalah PPDB masih sering terjadi di sejumlah SMA favorit seperti SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3, yang setiap tahun mengalami kelebihan pendaftar.
“Kami akan mengevaluasi dampak dari aturan baru terhadap proses penerimaan siswa di SMA yang sering kelebihan kapasitas,” jelasnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya fasilitas pendukung, seperti pagar sekolah, untuk menjamin keamanan lingkungan belajar.
“Pagar sekolah itu wajib dibangun jika anggarannya mencukupi. Kami minta Dinas Pendidikan memetakan semua sekolah yang belum memiliki pagar, serta menghitung kebutuhan anggarannya agar dapat ditangani secara bertahap,” terangnya.
La Ode menyayangkan pembangunan infrastruktur sekolah yang selama ini masih dilakukan secara parsial melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, dan mendorong adanya perencanaan yang lebih menyeluruh dari dinas terkait.
Menurut La Ode, saat ini pengelolaan infrastruktur pendidikan berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU), bukan lagi Dinas Pendidikan, sehingga perlu penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran.
“Dinas Pendidikan sudah menyusun simulasi model APBD yang menyerupai skema Dana Alokasi Khusus (DAK), agar kebutuhan infrastruktur sekolah bisa tetap terpenuhi dan memberikan rasa aman bagi siswa,” pungkasnya.
Komentar