Gorontalo – Meski menghadapi pemangkasan anggaran pokok pikiran (pokir) secara drastis pada tahun anggaran 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, mengungkapkan bahwa alokasi pokir tahun depan dipotong lebih dari setengah, dari sebelumnya Rp118 miliar menjadi hanya Rp50,8 miliar.
Penyesuaian ini merupakan dampak dari terbatasnya ruang fiskal daerah, akibat mayoritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap oleh belanja wajib.
“Sekitar Rp1,4 triliun dari total Rp1,5 triliun APBD sudah dialokasikan untuk belanja pegawai dan kewajiban rutin lainnya. Itu menyisakan ruang yang sangat kecil untuk program pembangunan, termasuk pokir,” jelas La Ode, Minggu (15/06/2025).
Meski alokasi yang tersisa untuk pokir sangat terbatas, yakni hanya Rp50,8 miliar untuk dibagi kepada 45 anggota legislatif, DPRD disebut akan tetap berupaya mengawal aspirasi masyarakat seefektif mungkin.
“Dari total usulan masyarakat yang masuk lewat pokir, ada lebih dari 1.800 item. Dengan anggaran yang minim, hanya sekitar 10 persen yang bisa direalisasikan. Tapi kami tetap akan mengutamakan yang paling prioritas dan berdampak langsung,” tegasnya.
La Ode menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara DPRD dan masyarakat, agar pemangkasan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menurutnya, sinergi dan pemahaman bersama menjadi kunci agar aspirasi masyarakat tetap bisa disalurkan dengan bijak.
“Kami harap masyarakat memahami kondisi keuangan daerah. Kami di DPRD tidak tinggal diam, dan akan terus mencari cara agar program-program prioritas tetap bisa diwujudkan,” pungkasnya.
Komentar