Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan inklusif melalui penguatan mekanisme pengajuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar selaras dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Input Teknis Penyusunan Mekanisme Pengajuan Pokir DPRD untuk Penyelenggaraan Layanan Dasar yang Lebih Inklusif yang digelar di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (20/01/2026).
Kegiatan ini dihadiri Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie, didampingi anggota Komisi III Syamsir Djafar Kiyai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili, pimpinan dan tim SKALA Pusat, serta perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinkronisasi antara Pokir DPRD dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, harmonisasi tersebut menjadi kunci agar aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD dapat terakomodasi secara efektif dalam program pemerintah daerah.
“Program dan penajaman Pokir DPRD harus sejalan dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Sinergi antara aspirasi legislatif dan dokumen perencanaan akan memastikan tujuan pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat,” ujar Wahyudin.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, dalam pemaparannya menekankan bahwa Pokir DPRD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata. Pokir juga dapat diarahkan pada sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar, serta program-program strategis lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pokir DPRD memiliki ruang yang luas. Tidak hanya infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi, sosial, dan layanan dasar yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Espin.
Pada kesempatan tersebut, Espin juga menjelaskan fungsi dan kewenangan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk peran DPRD bersama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ia memaparkan latar belakang, tujuan, dan proses penyusunan Pokir DPRD yang bersumber dari hasil reses anggota DPRD dan dikaitkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurutnya, penyampaian Pokir DPRD harus mengikuti tahapan dan substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Dokumen Pokir DPRD akan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Espin menjelaskan bahwa workshop ini dilaksanakan oleh SKALA bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Gorontalo. SKALA merupakan lembaga yang berfokus pada penguatan pembangunan layanan dasar yang berbasis inklusif, termasuk dalam aspek teknis pengajuan Pokir DPRD.
“Inklusif yang dimaksud adalah memastikan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil, memiliki peran dan ruang dalam pembangunan. Layanan dasar harus benar-benar menjangkau mereka yang selama ini termarjinalkan. Semua memiliki hak yang sama,” tegas Espin.
Melalui workshop ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap mekanisme pengajuan Pokir DPRD ke depan semakin terstruktur, selaras dengan dokumen perencanaan daerah, serta mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo.
Komentar