Gorontalo – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo meminta keberlanjutan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sekitar Rp68,2 miliar untuk pembangunan dan revitalisasi fasilitas Asrama Haji Gorontalo.
Hal itu disampaikan saat pimpinan dan anggota Komisi III melakukan konsultasi ke Komisi VIII DPR RI di Jakarta. Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah fasilitas pendukung, termasuk gedung penginapan, gudang dan poliklinik.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan keberlanjutan pembiayaan tersebut penting untuk mendukung kesiapan Gorontalo menuju Embarkasi Haji Penuh yang ditargetkan pada 2028.
“Fasilitas Asrama Haji merupakan bagian penting dari kesiapan Gorontalo menuju embarkasi penuh. Karena itu, anggarannya perlu kita kawal agar pembangunan tetap berjalan,” kata Espin.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menyampaikan adanya persoalan terkait keberlanjutan pagu SBSN yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas Asrama Haji Gorontalo.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, kemudian melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Haji dan Umrah melalui sambungan telepon saat pertemuan berlangsung. Komunikasi tersebut turut didengarkan oleh rombongan Komisi III DPRD Gorontalo.
Sigit disebut menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut karena berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji dan kepentingan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Gorontalo, Syarifudin Bano, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, komunikasi langsung dengan kementerian memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mendapatkan kejelasan mengenai keberlanjutan anggaran.
“Kami mengapresiasi respons Pak Sigit yang langsung menghubungi Menteri Haji dan Umrah. Ini menunjukkan aspirasi Gorontalo mendapat perhatian dan akan ditindaklanjuti,” ujar Syarifudin.
Sementara itu, Anggota Komisi III Sun Biki menegaskan pembangunan fasilitas Asrama Haji perlu dikawal agar dukungan anggaran yang telah dialokasikan tidak hilang begitu saja.
Komisi III berharap anggaran tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk Gorontalo, termasuk melalui skema kontrak tahun jamak apabila diperlukan, sehingga pembangunan fasilitas pendukung embarkasi dapat dilanjutkan.
Selain membahas SBSN, Komisi III turut menyampaikan aspirasi terkait penguatan pelayanan keagamaan, khususnya pembentukan struktur Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Hindu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
Sekretaris Komisi III, I Wayan Sudiarta, mengatakan aspirasi tersebut berkaitan dengan keberadaan umat Hindu dan Buddha di Gorontalo yang telah berkembang selama puluhan tahun.
Menurutnya, penguatan struktur pelayanan keagamaan diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih optimal.
Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam notulen dan akan diteruskan sebagai bahan koordinasi dengan pihak terkait. Komisi III DPRD Gorontalo selanjutnya akan mengawal tindak lanjut pembahasan anggaran SBSN serta aspirasi keagamaan yang telah disampaikan.
Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendukung berjalan seiring dengan target Gorontalo menjadi Embarkasi Haji Penuh pada 2028.
Komentar