Oleh: Dr. Funco Tanipu, ST., M.A.
Opini – Bagi Prabowo Subianto, memilih wakil presiden bukan sekadar mencari pendamping pemerintahan. Persoalan utamanya adalah menemukan seseorang yang mampu menjalankan kekuasaan tanpa membangun kekuasaan sendiri. Ia harus cukup kuat untuk menyelesaikan persoalan negara, tetapi tidak berkembang menjadi pusat pengaruh yang bersaing dengan Presiden.
Dilema ini menjadi penting karena pengisian jabatan wakil presiden berlangsung ketika Prabowo telah membentuk koalisi besar, mengonsolidasikan pemerintahannya, dan menghadapi perhitungan politik menuju 2029. Pilihan tersebut bukan hanya menentukan hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden, melainkan juga memengaruhi keseimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan.
Loyalitas dan Kendali
Prabowo tumbuh dalam tradisi militer yang menekankan disiplin, hierarki, loyalitas, dan kesatuan komando. Pengalaman tersebut bertemu dengan perjalanan politiknya yang panjang: mengalami kekalahan, membangun partai, beroposisi, melakukan rekonsiliasi, hingga akhirnya memimpin pemerintahan.
Dari dua pengalaman itu terbentuk karakter kepemimpinan yang mampu merangkul banyak kekuatan, tetapi tetap menempatkan keputusan strategis pada satu pusat otoritas.
Karena itu, loyalitas kelembagaan saja tidak cukup. Prabowo juga membutuhkan kepatuhan personal yang memberikan kepastian dalam hubungan kekuasaan. Wakil presiden tidak boleh menjadi sumber agenda politik yang berbeda, apalagi membangun garis komando tersendiri di dalam pemerintahan.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada kedekatan pribadi. Menteri dapat diganti melalui keputusan Presiden, sedangkan wakil presiden memiliki kedudukan konstitusional dan berada dalam garis suksesi kepresidenan. Kesalahan membaca loyalitas pada jabatan ini mempunyai konsekuensi yang jauh lebih besar.
Sejarah Prabowo memperlihatkan kemampuannya merekonsiliasi hubungan dengan sejumlah bekas lawan politik. Akan tetapi, menerima bekas lawan sebagai pembantu pemerintahan berbeda dari menempatkannya sebagai pemegang kekuasaan konstitusional yang tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu.
Koalisi dan Distribusi Kekuasaan
Prabowo memimpin koalisi yang luas, tetapi keluasan koalisi tidak menghapus kepentingan masing-masing partai. Setiap organisasi mempertahankan kepemimpinan, jaringan politik, sumber daya, dan kalkulasi elektoralnya sendiri.
Pengangkatan wakil presiden dari salah satu kekuatan politik dapat mengubah keseimbangan yang telah dibangun. Jabatan tersebut bukan sekadar tambahan kursi dalam pemerintahan. Ia memberikan kedudukan nasional, legitimasi konstitusional, serta akses terhadap sumber daya politik yang dapat bertahan melampaui pembagian jabatan kabinet.
Prabowo karenanya membutuhkan figur yang diterima lintas partai tanpa membuat salah satu kelompok memperoleh dominasi baru. Kehadirannya tidak boleh memaksa Presiden membuka kembali perundingan mengenai distribusi kekuasaan.
Di sinilah persoalan patronase menjadi menentukan. Seorang wakil presiden dapat mempunyai kesetiaan kepada Presiden, tetapi sekaligus terikat pada pemimpin partai, jaringan ekonomi, atau kelompok politik yang membesarkan kariernya. Ketika kepentingan-kepentingan itu berseberangan, kesetiaan menjadi persoalan yang harus dinegosiasikan.
Dengan demikian, ukuran yang menentukan bukan sekadar apakah seseorang berasal dari partai atau nonpartai, melainkan seberapa mandiri sumber kekuasaannya dari Prabowo dan kepada siapa ia mempunyai kewajiban politik.
Bekerja Tanpa Membangun Kekuasaan
Kebutuhan Prabowo berikutnya justru menghadirkan kontradiksi paling tajam. Ia memerlukan wakil presiden yang mampu bekerja besar, mengendalikan koordinasi pemerintahan, menyelesaikan kebuntuan birokrasi, dan meredam krisis politik.
Akan tetapi, keberhasilan menjalankan pekerjaan selalu menghasilkan konsekuensi kekuasaan.
Kemampuan menyelesaikan masalah menciptakan ketergantungan pejabat. Koordinasi kementerian membuka jaringan pengaruh. Keberhasilan program melahirkan popularitas. Hubungan intensif dengan elite dan pemerintah daerah dapat membentuk loyalitas baru.
Artinya, semakin efektif seorang wakil presiden, semakin besar pula peluangnya menjadi kekuatan politik independen.
Prabowo membutuhkan kapasitas operasional yang tinggi tanpa diikuti akumulasi kekuasaan personal. Wakil presiden harus dapat menyelesaikan persoalan tanpa menjadikan setiap keberhasilan sebagai modal untuk memperbesar posisi tawarnya terhadap Presiden.
Ia juga harus mampu menjadi penyangga krisis, bukan sumber krisis baru. Figur yang membawa konflik politik berkepanjangan, persoalan integritas, atau pertentangan antarkelompok hanya akan menambah biaya politik yang harus ditanggung Presiden.
Namun, kepatuhan tidak boleh menghilangkan kemampuan berpikir mandiri. Dalam sistem kepemimpinan yang terpusat, bahaya terbesar justru muncul ketika seluruh pembantu hanya menyampaikan informasi yang ingin didengar pemimpinnya. Wakil presiden harus berani memberikan koreksi secara internal tanpa mengubah perbedaan pendapat menjadi persaingan terbuka.
Bayang-Bayang 2029
Pilihan wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan perubahan konfigurasi kekuasaan menjelang Pilpres 2029.
Jabatan wakil presiden menyediakan pengalaman nasional, akses kelembagaan, reputasi, dan jaringan politik. Seluruhnya dapat berubah menjadi modal elektoral. Tokoh yang hari ini menjadi pendamping pemerintahan belum tentu mempunyai kepentingan yang sama ketika partai-partai mulai menyusun agenda pencalonan berikutnya.
Karena itu, Prabowo tidak hanya memperhitungkan loyalitas seseorang selama 2026–2029. Ia juga harus membaca kemungkinan perubahan posisi politik setelahnya. Jabatan wakil presiden tidak boleh sejak awal menjadi sumber tuntutan pencalonan ataupun instrumen tawar-menawar kekuasaan pada periode berikutnya.
Persoalan ini memperlihatkan keterbatasan kepercayaan personal dalam politik. Hubungan yang panjang tidak selalu menjamin kesamaan kepentingan. Rekonsiliasi tidak menghapus kemungkinan persaingan. Bahkan kesetiaan yang kuat dapat berubah ketika struktur peluang politik mengalami pergeseran.
Pada akhirnya, kalkulasi Prabowo bertumpu pada empat kepentingan yang harus dipertemukan: menjaga loyalitas, mencegah persaingan internal, mempertahankan keseimbangan koalisi, dan memastikan pemerintahan tetap efektif.
Keempatnya tidak mudah dipenuhi sekaligus. Figur yang kuat dapat membawa pengaruh politik sendiri. Figur yang diterima banyak pihak dapat mempunyai keterikatan kepada terlalu banyak kepentingan. Figur yang sangat patuh belum tentu mampu menyelesaikan pekerjaan besar.
Inilah paradoks pilihan wakil presiden bagi Prabowo: ia membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk menjalankan pemerintahan, tetapi tidak cukup independen untuk membangun kekuasaan yang menyainginya.
Prabowo membutuhkan tambahan kapasitas pemerintahan, bukan tambahan pusat gravitasi kekuasaan.
Komentar