Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, saat menghadiri pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (13/01/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo itu turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III yang juga Pelaksana Harian Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta jajaran pimpinan dan auditor BPK.
Dalam sambutannya, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas peran BPK sebagai lembaga yang memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Ia menilai BPK memiliki fungsi strategis sebagai pengawas independen yang memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara pemerintahan.
“Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, BPK dapat diibaratkan sebagai dokter yang memeriksa dan memberikan resep agar sistem keuangan tetap sehat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Thomas.
Ia menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo memandang hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi penting, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai pembelajaran guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Temuan BPK adalah pengingat agar kita semua lebih teliti, disiplin, dan memahami aturan secara utuh. Tujuannya jelas, agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan bertanggung jawab,” katanya.
Thomas juga menekankan pentingnya keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
“Rekomendasi yang sudah ditandatangani wajib diselesaikan. Tidak ada alasan untuk menunda atau mengabaikannya, karena ini menyangkut kredibilitas dan komitmen kita bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap sinergi DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia meyakini kolaborasi yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
“Dengan kolaborasi yang solid, DPRD dan pemerintah daerah dapat saling menguatkan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat Gorontalo,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum mempererat kerja sama antara DPRD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, dan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Komentar