Gorontalo – Ancaman interpelasi hingga hak angket terhadap Gubernur Gorontalo mencuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang dinilai gagal mengatasi masalah harga jagung.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024, Umar Karim, menegaskan bahwa jika dalam beberapa bulan ke depan harga jagung tidak stabil, DPRD bisa mengambil langkah tegas.
“Kalau tidak bisa merealisasikan HPP jagung sesuai aturan, Gubernur bisa saja diinterpelasi. Bahkan bukan tidak mungkin akan ada hak angket,” kata Umar dalam keterangannya kepada , Rabu (19/03/2025).
Kritik Umar terhadap Pemprov semakin tajam setelah ia menemukan bahwa dalam dokumen LKPJ, kata “pagar” disebut hingga 30 kali, sementara kata “jagung” hanya muncul 29 kali.
“Bahkan kalau kita cari, tidak ada kata ‘harga jagung’. Ini benar-benar cermin dari ketidakpedulian Pemprov terhadap petani,” sindirnya.
Lebih lanjut, legislator yang akrab disapa UK itu menyoroti lambatnya upaya Pemprov dalam menekan angka kemiskinan. Menurutnya, tanpa kebijakan yang mendukung mayoritas petani, target penurunan kemiskinan di Gorontalo akan sulit tercapai.
“Buktinya, tingkat kemiskinan Gorontalo masih bertahan di angka 13,87 persen,” ucapnya.
Pemprov memang telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan benih jagung gratis bagi petani. Namun, UK menilai kebijakan ini tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat rendahnya harga jual jagung.
“Seberapa besar pun bantuan benih gratis, jika harga tetap rendah, petani tetap merugi karena biaya produksi yang tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung tetap ditetapkan pada Rp 5.500 per kilogram (kg). Namun, harga jagung di lapangan justru hanya berkisar Rp 4.450 per kg.
Situasi ini mengulang kondisi tahun sebelumnya, di mana harga jagung di tingkat petani hanya Rp 4.000 sampai Rp 4.250 per kg, jauh di bawah HPP. Akibatnya, dengan produksi jagung Gorontalo yang mencapai 617 ribu ton pada 2024, total kerugian petani diperkirakan mencapai Rp 771 miliar. Jika ditambah dengan faktor lain seperti permainan tengkulak, timbangan, dan kadar air yang tidak diatur dengan baik, total kerugian bisa menyentuh Rp 1 triliun.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius. Masalah ini menyangkut mayoritas rakyat Gorontalo,” kata UK.
Jagung sendiri merupakan komoditas pertanian utama di Gorontalo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, luas lahan jagung di provinsi ini mencapai 128 ribu hektare, jauh lebih luas dibandingkan tanaman kelapa yang hanya 70 ribu hektare dan padi yang hanya 46 ribu hektare. Artinya, mayoritas petani bergantung pada jagung sebagai sumber penghidupan.
Namun, alih-alih mendapatkan keuntungan, para petani justru mengalami kerugian besar akibat anjloknya harga. Hal ini disampaikan UK dalam Rapat Pansus LKPJ Gubernur 2024 pada Selasa, 18 Maret 2025
“Saya sebagai Wakil Ketua Pansus yang membahas LKPJ Gubernur sangat terkejut karena tidak ada kebijakan Pemprov yang jelas dalam menangani harga jagung,” ujar UK.
Menurutnya, ketiadaan kebijakan konkret ini menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan harga jagung, meskipun isu ini menjadi keluhan utama masyarakat petani di Gorontalo.
“Akibat dari situasi ini, saya minta Gubernur baru untuk lebih serius dalam menangani masalah harga jagung. Saya ingatkan agar Pemprov tidak terjebak dalam kebijakan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Komentar