Gorontalo – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024 berencana memanggil Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengklarifikasi sejumlah isu strategis terkait keakuratan data pembangunan dan efektivitas kebijakan pangan.
Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan benar-benar valid, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah adanya ketidaksesuaian data capaian kinerja pembangunan antara laporan pemerintah daerah dan data yang dirilis oleh BPS. Contoh yang mencolok adalah perbedaan signifikan dalam Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Menurut data BPS, APM SMA di Gorontalo pada 2023 tercatat sebesar 60,16%, kemudian meningkat menjadi 61,23% pada 2024. Namun, dalam laporan pemerintah provinsi, angkanya jauh lebih tinggi, yakni 86,05% pada 2023 dan turun menjadi 77,49% pada 2024. Perbedaan hingga 20% ini perlu diklarifikasi lebih lanjut,” ujar Wakil Ketua Pansus, Umar Karim, Kamis (20/03/2025).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo yang akrab disapa UK itu menegaskan bahwa perbedaan data semacam ini dapat berdampak pada proyeksi pembangunan yang kurang akurat.
“Jika data yang digunakan tidak valid, maka kebijakan yang diambil berisiko tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga akan meminta penjelasan dari Bulog terkait perannya dalam menstabilkan harga jagung di Gorontalo, yang dinilai masih belum optimal.
“Meskipun stabilisasi harga jagung merupakan bagian dari tugas Bulog, pemerintah provinsi juga memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan harga tetap terkendali,” tegasnya.
Pihaknya berharap, melalui klarifikasi dari BPS dan Bulog, ke depan perencanaan pembangunan dapat lebih akurat serta kebijakan pangan menjadi lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
Komentar