Gorontalo – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menggelar reses masa persidangan pertama tahun 2025-2026 di Kantor Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Rabu (29/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satunya terkait dugaan pengelolaan kebun karet seluas kurang lebih 300 hektare oleh sebuah perusahaan tanpa adanya lahan plasma untuk masyarakat.
Selain persoalan lahan, warga juga menyampaikan sejumlah usulan lainnya, antara lain bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tenda dan kursi untuk majelis taklim, serta beasiswa bagi mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Umar Karim menegaskan bahwa setiap perusahaan yang mengelola lahan dalam skala besar seharusnya menyediakan 20 persen dari total lahan sebagai plasma untuk masyarakat sekitar.
“Kalau benar ada 300 hektare lahan karet di Desa Bumela, seharusnya ada sekitar 60 hektare lahan plasma untuk rakyat Bumela. Insya Allah, saya akan perjuangkan hal ini, saya janji,” tegasnya.
Terkait dengan aspirasi bantuan UMKM, tenda kursi, dan beasiswa, Umar memastikan seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian serius. Ia menyebutkan, setiap usulan akan dikaji dan diperjuangkan melalui mekanisme kebijakan, koordinasi lintas instansi, serta pemanfaatan dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti. Insya Allah, sebagian besar usulan ini dapat terealisasi pada tahun anggaran 2026,” katanya.
Namun demikian, Umar mengingatkan bahwa tugas anggota DPRD tidak hanya sebatas mengurus bantuan fisik seperti tenda dan kursi. Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak mengaitkan bantuan tersebut dengan kepentingan politik menjelang pemilihan umum (pemilu).
“Jadi, tenda dan kursi ini jangan dikaitkan dengan pemilu yang akan datang. Saya tidak mau begitu. Tapi saya akan tetap perjuangkan aspirasi ini,” tandasnya.
Komentar