Gorontalo – Panitia Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) atau Presidium Boliyohuto menggelar pertemuan di kediaman Wasito Sumawiyono, Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Minggu (02/11/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri para pengurus presidium untuk mendengarkan laporan hasil koordinasi dengan Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia di Jakarta pada 9 Oktober 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Presidium Boliyohuto, Purnomo Poniran, mengatakan bahwa Forkonas membahas strategi perjuangan terkait percepatan pembentukan daerah otonom baru (DOB), mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hingga kini belum diikuti dengan peraturan pemerintah yang mengatur teknis pemekaran daerah.
“Karena sudah sekian lama UU Nomor 23 Tahun 2014 belum diikuti dengan peraturan pemerintah, maka Forkonas membahas langkah-langkah strategis untuk mendorong percepatan itu. Ada sejumlah kebijakan penting yang harus segera disosialisasikan ke daerah-daerah calon DOB, termasuk Boliyohuto,” ujar Purnomo.
Menjawab pertanyaan terkait langkah lanjutan presidium dalam memacu perjuangan pembentukan daerah otonom baru, Purnomo menegaskan pentingnya konsolidasi internal.
“Kita akan melakukan konsolidasi lagi kepada semua elemen perjuangan, sesuai arahan Forkonas. Semangat ini harus kita gaungkan kembali agar pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas bisa segera diselesaikan,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu pekerjaan penting adalah pembaruan data sesuai dengan regulasi terbaru dan pemenuhan berbagai persyaratan administratif menjelang kemungkinan dibukanya moratorium pemekaran daerah.
“Insya Allah sudah ada wacana pembukaan moratorium. Karena itu, semua calon DOB harus mempersiapkan diri. Meski nanti pembukaannya akan sangat ketat, kita tetap harus siap secara objektif dan selektif,” jelasnya.
Menurut Purnomo, hingga kini terdapat lebih dari 300 calon DOB yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena itu, kemampuan fiskal dan kesiapan pembiayaan menjadi faktor penentu.
“Pemerintah tentu akan sangat berhati-hati, karena pemekaran tidak boleh hanya sekadar coba-coba. Daerah yang disetujui harus benar-benar layak secara keuangan dan memenuhi seluruh syarat yang diatur dalam regulasi,” terangnya.
Purnomo juga mengingatkan bahwa pada 2014, CDOB Boliyohuto sebenarnya sudah hampir disahkan menjadi daerah otonom baru. Namun, proses tersebut batal karena pergantian periode DPR RI.
“Secara kajian, Boliyohuto sudah sangat siap. Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, semua syarat telah kita penuhi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dari sisi infrastruktur pelayanan publik, wilayah Boliyohuto telah mengalami kemajuan pesat.
“Kita sudah memiliki Rumah Sakit Boliyohuto yang kini berstatus Badan Layanan Umum (BLU), dan ke depan kita juga menyiapkan pendirian perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.
Terkait legalitas kepengurusan presidium, Purnomo menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan pembaruan akta notaris.
“Legalitas presidium sudah kita benahi sejak 2016. Namun, karena beberapa pengurus sudah meninggal dunia atau tidak aktif, kita akan merevisi akta notaris untuk memperkuat legal standing dalam mengurus berbagai keperluan administratif,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta rapat turut memberikan masukan dan saran untuk mempercepat langkah-langkah strategis presidium. Rencananya, agenda dan program kerja presidium akan disusun dalam bentuk matriks agar lebih terukur dan terjadwal.
Menutup pertemuan, Purnomo menyampaikan harapan agar semangat perjuangan terus terjaga.
“Rapat-rapat seperti ini akan terus kita lakukan ke depan. Saya berharap teman-teman tetap solid, tidak patah semangat, meskipun perjuangan masih panjang dan penuh tantangan. Yang penting, kita tetap fokus mempersiapkan diri dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan,” tandasnya.
Komentar