Gorontalo Utara – Suara keresahan warga menggema dalam kegiatan reses Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, yang digelar di Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (02/02/2026). Pertemuan itu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Sejak awal dialog, isu keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) mencuat sebagai persoalan utama. Warga menilai aktivitas perusahaan HTI telah membawa dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Salah seorang warga mengungkapkan harapan agar lahan seluas kurang lebih 400 hektare yang saat ini dikelola perusahaan HTI dapat dikembalikan kepada masyarakat dan disertifikatkan secara resmi.
“Lahan itu sebelumnya milik masyarakat. Pada tahun 2013 dialihkan ke perusahaan HTI. Dampaknya, sekitar 72 kepala keluarga kehilangan lahan, bahkan ada yang sempat mengalami penggusuran dan berproses sampai ke pengadilan,” ujar seorang warga dalam forum reses.
Menurut warga, lahan tersebut memiliki tingkat kesuburan tinggi dan selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, rambutan, kelapa, dan durian. Hilangnya akses atas lahan dinilai telah menurunkan pendapatan dan mempersempit ruang usaha warga.
Keluhan juga datang dari warga Desa Tolango yang menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan HTI. Mereka menyebut banjir semakin sering terjadi, disertai material yang hanyut dari kawasan perusahaan hingga merusak lahan pertanian dan mengancam permukiman.
“Kalau tidak ada penyelesaian dan tanggung jawab dari perusahaan, kami mempertimbangkan untuk memblokir jalan perusahaan sebagai bentuk protes,” tegas salah satu warga.
Selain persoalan lahan dan lingkungan, kebutuhan dasar masyarakat turut menjadi perhatian. Sekitar 10 kepala keluarga di Dusun Botu Tomie dilaporkan belum menikmati akses listrik secara layak. Warga meminta adanya bantuan pemasangan listrik gratis agar aktivitas sehari-hari dan produktivitas ekonomi dapat meningkat.
Di bidang ketenagakerjaan, masyarakat mempertanyakan minimnya kesempatan kerja bagi warga lokal. Generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi pun mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan karena adanya pembatasan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Kami berharap perusahaan memberi prioritas kepada masyarakat sekitar. Banyak yang sudah wisudawan, tetapi sulit mendapat pekerjaan,” ungkap seorang pemuda desa.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan pembangunan tower jaringan telepon untuk memperkuat akses komunikasi dan informasi. Mereka menilai keterbatasan jaringan menghambat berbagai aktivitas, termasuk pendidikan dan usaha kecil.
Isu kesehatan pun mengemuka. Masyarakat menyampaikan masih ditemukannya kasus stunting di desa tersebut dan meminta perhatian serius serta program berkelanjutan dari pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfa menyatakan seluruh masukan masyarakat telah dicatat untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting bagi kami. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas teknis, serta pihak perusahaan untuk mencari solusi terbaik,” ujar politisi dari Partai NasDem itu.
Ia juga mendorong masyarakat untuk memperkuat koperasi desa sebagai salah satu strategi membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
“Penguatan koperasi desa penting agar masyarakat memiliki daya tawar dan sumber ekonomi alternatif. Ini harus kita dorong bersama,” tambahnya.
Kegiatan reses tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, melainkan berujung pada kebijakan dan langkah nyata demi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Gorontalo Utara.
Komentar