Gorontalo – Lembaga Pengawasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (LP3-G) resmi melaporkan dugaan korupsi anggaran gaji sopir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, Kamis (23/07/2026).
Ketua LP3-G, Abdullah Deno Djarai, menjelaskan pihaknya menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp4,68 miliar.
Menurut Deno, dugaan kerugian keuangan negara tersebut berkaitan dengan pembayaran gaji sopir bagi Ketua Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Gorontalo yang diduga dibiayai melalui APBD.
Deno menjelaskan, praktik tersebut diduga telah berlangsung selama dua periode keanggotaan DPRD, yakni masa jabatan 2014-2019 dan 2019-2024.
Ia mengungkapkan, pada periode 2019-2024 terdapat 13 orang sopir yang diduga menerima gaji melalui APBD Provinsi Gorontalo. Mereka terdiri atas sopir yang diperbantukan untuk Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Ketua Badan Kehormatan, serta sejumlah pimpinan alat kelengkapan dan fraksi lainnya.
Deno menduga pembiayaan sopir tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Nilai dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp4.680.000.000.
Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang diduga digunakan untuk membiayai sopir para pimpinan AKD dan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Arief Mulya Sugiharto, mengaku masih akan memastikan laporan LP3-G tersebut.
“Akan kami segera kroscek laporannya,” kata Arief.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari DPRD Provinsi Gorontalo atas laporan tersebut.
Sebelumnya, alokasi anggaran untuk gaji sopir di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo telah menjadi perhatian publik. Anggaran yang diduga mencapai lebih dari Rp700 juta setiap tahun memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan urgensi penggunaannya, mengingat anggota DPRD telah menerima tunjangan transportasi.
Di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah, keberadaan pos anggaran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Sejumlah kalangan mempertanyakan relevansi pembiayaan sopir apabila tunjangan transportasi telah diberikan sebagai fasilitas penunjang mobilitas anggota legislatif.
Sorotan terhadap anggaran tersebut tidak hanya menyangkut besaran nilainya, tetapi juga menyentuh aspek transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi pengelolaan keuangan daerah agar selaras dengan kepentingan masyarakat.
Apabila benar anggota DPRD telah menerima tunjangan transportasi sebagai pengganti fasilitas kendaraan dinas, maka publik menilai perlu adanya penjelasan mengenai dasar pengalokasian anggaran sopir setiap tahun. Penjelasan tersebut dinilai penting agar penggunaan APBD dapat dipahami secara terbuka oleh masyarakat.
Komentar