Gorontalo – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah mengubah pola pembinaan kepemudaan agar tidak hanya bergerak ketika organisasi mengajukan proposal bantuan.
Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boalemo, Rabu (16/09/2026). Kunjungan dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun.
Ghalieb mengatakan pembangunan kepemudaan perlu dirancang sejak tahap perencanaan, bukan sekadar merespons kebutuhan organisasi setelah proposal diajukan.
“Pembinaan pemuda harus dimulai dari hulu. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika ada proposal yang masuk,” ujar Ghalieb.
Ia menilai diperlukan arah kebijakan yang lebih terukur melalui roadmap kepemudaan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan.
Menurutnya, program kepemudaan dapat berjalan beriringan dengan program OPD lain. Misalnya, pelatihan di bidang pertanian tetap dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, sementara pengembangan kapasitas pemuda yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan kepemudaan.
“Setiap sektor punya program masing-masing, tetapi pengembangan pemudanya tetap harus terhubung dengan agenda kepemudaan,” katanya.
Komisi IV juga menaruh perhatian pada penguatan organisasi dan kaderisasi. Dukungan anggaran dinilai tidak cukup hanya berbentuk bantuan, tetapi perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan serta menyiapkan generasi penerus organisasi.
Ghalieb menyebut pihaknya telah mendorong dukungan anggaran untuk kegiatan kaderisasi kepemudaan di tingkat provinsi yang dapat menjangkau kabupaten dan kota.
“Kami ingin pengkaderan kepemudaan mendapat dukungan yang jelas, sehingga manfaatnya tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga bisa dirasakan di kabupaten dan kota,” ungkapnya.
Untuk tahun anggaran 2027, Komisi IV berharap pemerintah daerah mulai memperkuat penganggaran program kaderisasi sekaligus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan.
RAD tersebut diharapkan memuat program, target, indikator serta pembagian peran antarorganisasi perangkat daerah sehingga kebijakan kepemudaan tidak berjalan secara parsial.
“Kami berharap tahun 2027 ada anggaran pengkaderan melalui organisasi kepemudaan dan juga rencana aksi daerah yang jelas,” pungkas Ghalieb.
Komisi IV menilai langkah tersebut penting agar pembangunan kepemudaan memiliki arah yang berkelanjutan dan mampu membuka ruang lebih luas bagi pemuda untuk berperan dalam pembangunan daerah.
Komentar