Gorontalo – Sejumlah usulan anggaran untuk sektor kesehatan, pariwisata, perlindungan anak hingga kelembagaan daerah menjadi bahan penyempurnaan Rancangan APBD (RAPBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.
Rekomendasi tersebut dihimpun Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melalui rapat konsultasi bersama komisi-komisi DPRD, Selasa (06/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, didampingi para wakil ketua.
Dalam pertemuan itu, setiap komisi menyampaikan hasil pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, termasuk sejumlah kebutuhan program yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Usulan yang mengemuka antara lain penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD sesuai ketentuan, dukungan beasiswa bagi ASN dokter spesialis, penambahan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), serta pembiayaan seleksi anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo.
Komisi-komisi juga mengusulkan dukungan anggaran untuk penerbitan sertifikat hak pakai, penyusunan dokumen perencanaan, pengembangan destinasi wisata, dan program perlindungan anak.
Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait.
Melalui proses ini, DPRD berupaya memastikan usulan program dalam RAPBD 2027 diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, ketentuan penganggaran, serta kemampuan keuangan daerah sebelum ditetapkan lebih lanjut.
Komentar