Oleh: Funco Tanipu
Opini – Persatuan merupakan salah satu persoalan penting dalam sejarah politik Gorontalo. Sebelum terbentuknya pemerintahan modern, hubungan antarkerajaan dan kelompok masyarakat di wilayah ini telah mengalami proses persekutuan, perundingan, serta penataan kekuasaan. Salah satu warisan yang dapat menjelaskan proses tersebut adalah konsep ‘Hu’alimo’ yang berkaitan dengan pembentukan U Duluwo Limo Lo Pohala’a’.
Menurut Alim Niode, ‘hu’alimo’ dalam bahasa Gorontalo berarti cincin. Secara etimologis, istilah ini dijelaskan melalui dua unsur kata, yakni ‘hu’a’ atau ‘bu’a’ yang berarti terbuka atau terlepas, dan ‘limo’ yang berarti lima. Penjelasan tersebut berkaitan dengan pembentukan persekutuan ‘U Duluwo Limo Lo Pohala’a’ yang, menurut penuturan tersebut, dipelopori oleh Raja Eyato melalui penautan dua cincin.
Kedua cincin itu melambangkan kesepakatan yang mengikat lima ‘pohala’a; dalam suatu persekutuan. Selama keduanya tetap bertaut, ikatan tersebut dianggap tidak terpisahkan. Sebaliknya, terbukanya tautan kedua cincin menjadi perlambang terurainya kesepakatan yang telah dibentuk.
Pemaknaan ini menunjukkan bahwa pembentukan persekutuan dalam sejarah Gorontalo tidak semata-mata berhubungan dengan penyatuan wilayah atau kekuasaan. Di dalamnya terdapat pengakuan terhadap keberadaan kelompok-kelompok yang sebelumnya memiliki kedudukan dan kepentingan masing-masing. Kesepakatan menjadi dasar hubungan politik, sementara cincin berfungsi sebagai penanda komitmen untuk mempertahankannya.
Dari Persekutuan ke Integrasi Sosial
Pembentukan suatu persekutuan tidak serta-merta menghilangkan perbedaan kepentingan di antara kelompok yang bergabung. Setiap kelompok tetap memiliki sejarah, kedudukan sosial, dan kepentingan yang dapat berubah mengikuti perkembangan keadaan. Karena itu, keberlanjutan persekutuan bergantung pada kemampuan mengatur hubungan antarkelompok setelah kesepakatan awal terbentuk.
Dalam sosiologi politik, persoalan tersebut berkaitan dengan integrasi sosial, yakni proses yang memungkinkan kelompok-kelompok berbeda mempertahankan hubungan dalam suatu tatanan bersama. Integrasi tidak identik dengan keseragaman karena setiap kelompok dapat mempertahankan identitasnya sepanjang terdapat aturan dan kepentingan bersama yang diakui. Ketika mekanisme pengaturan hubungan melemah, persekutuan berisiko menghadapi ketegangan meskipun secara formal masih berada dalam satu kesatuan.
Di sinilah istilah ‘modilito’ dalam bahasa Gorontalo, yang berarti menjahit, dapat dikembangkan sebagai pendekatan untuk memahami pemeliharaan hubungan sosial. Menjahit memiliki fungsi menghubungkan bagian-bagian yang terpisah melalui suatu proses yang membutuhkan ketelitian, kesesuaian, dan kekuatan sambungan. Dalam hubungan sosial, pengertian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pekerjaan mempertemukan kepentingan yang berbeda tanpa harus menghilangkan identitas setiap kelompok.
Selain ‘modilito’, ada juga upaya untuk ‘mopoayito’ (menautkan, merekatkan, menyambungkan). ‘Mopoayito’ adalah upaya untuk menyatukan dan merekonstruksi kembali berbagai hal yang sudah terpisah, khususnya dalam kekerabatan dan berbagai hubungan politik, pemerintahan dan ekonomi.
Hubungan antara ‘hu’alimo’, ‘modilito’ dan mopoayito dengan demikian dapat ditempatkan dalam dua fungsi berbeda. ‘Ualimo’ berhubungan dengan pembentukan dan legitimasi ikatan, sedangkan ‘modilito’ dan ‘mopoayito’ berkaitan dengan proses mempertahankan hubungan melalui tindakan sosial yang konkret. Ketiganya tidak perlu dipahami sebagai konsep yang secara historis selalu digunakan bersamaan, tetapi dapat dikembangkan sebagai kerangka untuk membaca persoalan integrasi masyarakat Gorontalo.
Kepemimpinan dan Pengelolaan Perbedaan
Dalam kehidupan politik kontemporer, tantangan persatuan tidak lagi terbatas pada hubungan antarkerajaan atau antarkelompok adat. Perbedaan kepentingan kini berlangsung melalui partai politik, pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, kelompok ekonomi, dan berbagai jaringan sosial. Perubahan struktur tersebut menuntut pendekatan yang mampu menghubungkan kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan.
Gorontalo memiliki pengalaman panjang dalam membentuk hubungan sosial melalui mekanisme kekerabatan, adat, dan perundingan. Namun, keberadaan warisan budaya tidak otomatis menjamin kemampuan masyarakat mengatasi perselisihan. Nilai budaya baru mempunyai pengaruh ketika diterjemahkan ke dalam perilaku para pemimpin, tata kelola kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian masalah.
Dalam konteks ini, fungsi ‘modilito’ dan ‘mopoayito’ dapat dipahami melalui tiga pekerjaan kepemimpinan. Pertama, mengidentifikasi kepentingan yang menyebabkan hubungan antarkelompok mengalami ketegangan. Kedua, membangun ruang perundingan yang memungkinkan setiap pihak memperoleh kesempatan menyampaikan kepentingannya. Ketiga, memastikan hasil kesepakatan dijalankan secara adil agar penyelesaian tidak berhenti pada pertemuan atau pernyataan bersama.
Ketiga pekerjaan tersebut penting karena tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui pendekatan simbolik. Perselisihan mengenai distribusi sumber daya, akses terhadap jabatan, pelayanan publik, atau ketimpangan pembangunan memerlukan keputusan kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa penyelesaian terhadap persoalan yang mendasarinya, ajakan menjaga persatuan berisiko hanya mempertahankan keadaan yang sebelumnya telah menimbulkan ketidakpuasan.
Pengertian ini juga memberikan ukuran terhadap kualitas kepemimpinan daerah. Keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari kemampuannya menghimpun dukungan politik, tetapi juga dari kemampuannya mengelola hubungan setelah dukungan tersebut terbentuk. Pemerintahan yang mampu mempertemukan kepentingan berbeda, memperluas partisipasi, dan menjamin perlakuan yang adil mempunyai peluang lebih besar mempertahankan stabilitas sosial.
Relevansi bagi Gorontalo hari ini
Perkembangan masyarakat Gorontalo memperlihatkan bahwa hubungan sosial semakin dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, kompetisi politik, mobilitas penduduk, dan perkembangan komunikasi digital. Perbedaan pendapat dapat berkembang menjadi ketegangan ketika tidak tersedia ruang dialog yang memadai. Dalam keadaan demikian, hubungan antarkelompok membutuhkan mekanisme yang lebih teratur daripada sekadar mengandalkan kedekatan personal atau hubungan kekerabatan.
Pemaknaan ‘ualimo’ , ‘modilito’ dan ‘mopoayito’ dapat digunakan untuk memperkuat pendekatan pembangunan sosial yang bertumpu pada kerja sama antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat mempunyai kedudukan berbeda, tetapi dapat membangun kesepakatan mengenai persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Kerja sama tersebut memerlukan pembagian tanggung jawab, prosedur komunikasi, dan mekanisme evaluasi agar tidak bergantung sepenuhnya pada figur tertentu.
Pendekatan yang sama relevan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan publik sering menghadapi penolakan bukan semata-mata karena masyarakat tidak memahami tujuan pemerintah, melainkan karena terdapat perbedaan kepentingan, pengalaman, dan tingkat kepercayaan. Kemampuan mendengarkan keberatan, memperbaiki keputusan, serta membuka akses partisipasi merupakan bagian dari pekerjaan menjaga hubungan sosial.
Warisan persekutuan ‘U Duluwo Limo Lo Pohala’a’ memberikan bahan penting untuk memahami bagaimana masyarakat Gorontalo membangun hubungan politik pada masa lalu. Bahwa persekutuan untuk membangun aliansi pada masa lalu diperuntukkan untuk menahan gelombang ekspansi dari luar baik politik, militer maupun ekonomi, lalu didesainlah model konfederasi yang integratif termasuk hingga pembentukan matra pertahanan keamanan. Akan tetapi, kebutuhan masyarakat sekarang tidak cukup dijawab dengan mengulang simbol dan kesepakatan historis. Tantangan yang lebih mendasar adalah membangun kelembagaan dan kepemimpinan yang mampu mempertahankan kerja sama di tengah perubahan kepentingan.
Dalam kerangka itulah ‘ualimo’, ‘modilito’ dan ‘mopoayito’ memperoleh relevansi bagi Gorontalo hari ini. Yang pertama menempatkan kesepakatan sebagai dasar hubungan antarkelompok, sedangkan yang kedua menekankan pekerjaan sosial untuk memastikan hubungan tersebut tetap berfungsi. Keduanya menawarkan cara memahami persatuan sebagai hasil kesepakatan yang harus didukung oleh praktik pemerintahan, kepemimpinan, dan hubungan masyarakat yang adil.
Komentar