Gorontalo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo terus mengupayakan penanganan krisis air bersih di Kecamatan Pulubala. Di saat yang sama, pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis nasional yang tengah berjalan di wilayah tersebut.
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gorontalo yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (03/11/2026).
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, mengatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat. Hal itu mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, hingga pengawasan program pemerintah.
Terkait karhutla, Sofyan menyebut kondisi di wilayah Kabupaten Gorontalo mulai mereda. Meski demikian, pemerintah daerah bersama kepolisian dan instansi terkait tetap melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
“Alhamdulillah, kondisi karhutla sudah mulai reda. Kita terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memberikan edukasi serta menyadarkan masyarakat agar tidak membakar lahan,” ujar Sofyan.
Sementara itu, penanganan krisis air bersih di Kecamatan Pulubala masih terus dilakukan melalui pendistribusian air kepada masyarakat, khususnya warga di dua dusun yang berada di kawasan pegunungan.
Menurut Sofyan, kondisi geografis yang terjal menjadi kendala dalam proses distribusi air bersih. Kendaraan truk tangki biasa tidak dapat menjangkau wilayah tersebut sehingga pemerintah harus menggunakan kendaraan khusus.
“Khusus dua dusun di Pulubala, lokasinya cukup terjal dan berada di daerah pegunungan. Karena mobil tangki biasa tidak bisa menjangkau, kita menggunakan kendaraan khusus untuk menyalurkan air bersih,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Forkopimda juga membahas perkembangan sejumlah program strategis nasional di Kabupaten Gorontalo, termasuk pembangunan Kampung Nelayan, Koperasi Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk pembangunan Kampung Nelayan di wilayah Dulamayo (Dilamu), Sofyan mengungkapkan progres pembangunan telah mencapai lebih dari 90 persen. Sementara itu, 11 titik pendukung lainnya masih mencatatkan progres di bawah 20 persen.
Pemkab Gorontalo, kata dia, terus melakukan pendampingan dan koordinasi bersama Kejaksaan Negeri untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diselesaikan secara optimal.
Pada program Koperasi Merah Putih, sejumlah sarana penunjang mulai didistribusikan ke lokasi masing-masing. Fasilitas tersebut antara lain kendaraan operasional dan rak-rak tempat berjualan yang dikirim langsung oleh perusahaan.
Adapun untuk program MBG, Sofyan menyampaikan bahwa sebanyak 96 Satuan Pelayanan (SP) telah beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo.
Ia menegaskan, pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut terus diperkuat melalui koordinasi bersama Kodim dan Polres. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan dan pendampingan terus kita perkuat bersama Kodim dan Polres. Kita ingin seluruh program berjalan dengan baik dan pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemkab Gorontalo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, kejaksaan, serta instansi terkait dalam menangani persoalan masyarakat dan mengawal berbagai program pembangunan.
Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat memastikan penanganan persoalan di lapangan berjalan efektif, sekaligus mendorong pelaksanaan program pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
Komentar