Gorontalo – Penantian masyarakat Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, terhadap perbaikan Jembatan Merah Putih NKRI mulai menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRP2KP) memastikan penanganan infrastruktur tersebut diproses untuk dikerjakan tahun ini.
Kepala Dinas PUPRP2KP Kabupaten Gorontalo, Risman Umar, mengungkapkan bahwa proses penanganan jembatan tersebut sementara berlangsung di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait perkembangan tindak lanjut perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan pada bagian struktur.
“Sementara berproses di ULP,” jawab Risman, Senin (09/11/2026).
Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan, apakah tahun ini atau tahun depan, Risman memberikan jawaban tegas.
“Tahun ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Desa Buhu dan pengguna jalan yang selama ini mengkhawatirkan kondisi jembatan tersebut. Mereka berharap proses pengadaan dapat segera diselesaikan sehingga pekerjaan fisik bisa segera direalisasikan.
Sebelumnya, kondisi Jembatan Merah Putih NKRI menjadi perhatian setelah ditemukan kerusakan pada bagian struktur yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Menindaklanjuti laporan masyarakat, instansi yang saat itu masih bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu (25/03/2026).
Seiring perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, instansi tersebut kini bernama Dinas PUPRP2KP Kabupaten Gorontalo.
Jembatan yang diresmikan pada 2019 tersebut memiliki panjang sekitar 52 meter dan lebar 3 meter. Infrastruktur berjenis jembatan Bailey itu dilengkapi abutment pada kedua ujung jembatan serta satu pier di bagian tengah.
Dari hasil pemeriksaan lapangan saat itu, Risman mengungkapkan bahwa kerusakan ditemukan pada bagian abutment atau struktur penyangga di ujung jembatan yang mengalami kemiringan.
“Setelah dilakukan pengecekan, ternyata abutment jembatan itu sudah miring dan saat ini dilakukan penanganan darurat oleh masyarakat sekitar,” ujar Risman dalam keterangannya saat itu.
Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat vital karena menjadi akses penghubung bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena jembatan alternatif di Dusun Perintis, Desa Iloponu, juga telah putus.
“Kalau tidak segera ditangani, ini bisa memutus akses masyarakat. Apalagi jembatan di sebelahnya juga sudah putus, sehingga warga sangat bergantung pada jembatan ini,” tambahnya.
Risman juga membenarkan bahwa laporan masyarakat mengenai kerusakan jembatan sesuai dengan kondisi yang ditemukan setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung.
“Setelah kami kunjungi, memang benar ada kerusakan pada struktur abutment. Ini yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Dalam pemeriksaan awal tersebut, pihaknya juga masih perlu memastikan status kepemilikan aset jembatan sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Hal ini mengingat pembangunan jembatan melibatkan TNI dengan sumber anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, sementara ruas jalan di sekitarnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
“Kami akan mengklarifikasi dulu status jembatan ini, apakah masuk aset provinsi atau bukan. Setelah itu baru kita bisa lakukan langkah perbaikan dengan koordinasi yang jelas,” jelas Risman.
Saat itu, ia menilai kerusakan yang terjadi masih memungkinkan untuk ditangani sebelum kondisinya semakin parah. Namun, apabila dibiarkan, kerusakan dikhawatirkan meluas dan berpotensi menyebabkan jembatan ambruk, terutama ketika terjadi banjir.
“Ini baru kerusakan ringan, masih bisa diselamatkan. Kalau tidak, dampaknya bisa lebih luas, bahkan jembatan bisa ambruk dan terbawa arus banjir,” tegasnya.
Untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kewenangan, Risman juga menyampaikan rencana koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Terlebih, berdasarkan informasi yang diterimanya saat itu, pemerintah provinsi telah melakukan peninjauan dan pengukuran di lokasi.
“Informasi yang kami terima, Pemerintah Provinsi juga sudah turun dan melakukan pengukuran. Ini yang akan kami koordinasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Kini, setelah proses penanganan masuk ke ULP dan adanya kepastian target pengerjaan tahun ini, masyarakat berharap tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar hingga pekerjaan fisik benar-benar direalisasikan.
Bagi warga Desa Buhu dan masyarakat yang bergantung pada akses tersebut, perbaikan Jembatan Merah Putih NKRI bukan sekadar persoalan pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, keberadaan jembatan tersebut menyangkut keselamatan pengguna jalan, kelancaran mobilitas warga, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Komentar