Gorontalo – Persoalan harga pembelian tebu, realisasi kewajiban kebun plasma, hingga kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan petani tebu kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Umar Karim, dalam kegiatan reses masa persidangan pertama, Senin (09/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kediaman Heru Purnomo, Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, tersebut secara khusus menghadirkan para petani tebu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, terutama dalam hubungan kemitraan dengan PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, Umar Karim terlebih dahulu menjelaskan secara komprehensif mengenai peran, fungsi, dan tugas kelembagaan DPRD. Ia juga memaparkan pelaksanaan tugasnya sejak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada 2024.
Menurutnya, penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada masyarakat merupakan bagian dari pertanggungjawaban politik dan moral kepada konstituen yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
Reses tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari instansi terkait, di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan, staf Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, pejabat Pembinaan Masyarakat Kanwil Kementerian Agama, pejabat Dinas PTSP, pejabat Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Staf Khusus Gubernur Bidang Agromaritim.
Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang hadir. Dari sekitar 100 warga yang direncanakan, jumlah kehadiran bahkan mencapai dua kali lipat. Turut hadir Kapolsek Mootilango, jajaran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, serta perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat.
Dalam sesi dialog, persoalan perkebunan tebu menjadi pembahasan utama. Para petani menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengambil langkah tegas terhadap penerapan harga pembelian tebu oleh PT PG Gorontalo yang mereka harapkan sesuai dengan surat edaran resmi Kementerian Pertanian.
Selain persoalan harga, petani juga menyoroti realisasi program kemitraan perusahaan, khususnya kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma paling rendah 20 persen dari total luas areal perkebunan yang diusahakan.
Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Umar Karim menyatakan bahwa persoalan kebun plasma harus menjadi perhatian serius dan diperjuangkan melalui fungsi kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kami di DPRD, termasuk saya, wajib memperjuangkan agar kebun plasma dapat terwujud demi menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat di sekitar perkebunan tebu,” tegas Umar.
Tidak hanya persoalan harga dan kemitraan, para petani juga mengusulkan dukungan pemerintah berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor dengan spesifikasi yang sesuai untuk kebutuhan perkebunan tebu.
Bantuan tersebut dinilai penting untuk menunjang efektivitas dan produktivitas petani tebu mandiri dalam mengelola lahan perkebunan mereka.
Sementara itu, Pimpinan Asosiasi Petani Tebu, Heru Purnomo, mengapresiasi kesediaan Umar Karim menggelar reses secara khusus bersama para petani tebu.
Menurut Heru, Umar sebelumnya telah mengetahui berbagai persoalan pelik yang dihadapi petani tebu dan belum terselesaikan. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya menghindari masyarakat, melainkan justru datang langsung untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi para petani.
Heru juga menilai kehadiran Umar memiliki arti tersendiri bagi masyarakat setempat. Sebab, meskipun pada pemilu sebelumnya Umar tidak memperoleh suara signifikan di wilayah tersebut, ia tetap ikhlas hadir untuk mendengarkan dan menyerap langsung berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
Usai melaksanakan reses, Umar Karim didampingi pejabat Kementerian Agama melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin di Desa Sidomukti.
Dalam kunjungan tersebut, Umar bersama pejabat Kemenag dan pimpinan pondok pesantren membicarakan sejumlah langkah yang dapat ditempuh Kementerian Agama maupun instansi terkait lainnya untuk mendukung pengembangan dan kemajuan pesantren tersebut.
Kunjungan itu diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara lembaga pemerintah dengan pengelola pesantren, sehingga kebutuhan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah tersebut dapat memperoleh perhatian dari instansi terkait.
Komentar