Gorontalo – Peringatan 25 tahun berdirinya Provinsi Gorontalo dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo, Manaf Abidin Hamzah, menyampaikan bahwa besarnya potensi mineral di Gorontalo harus diimbangi dengan tata kelola yang berlandaskan aturan dan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, peringatan seperempat abad Provinsi Gorontalo tidak cukup dirayakan secara seremonial, tetapi juga harus menjadi ruang refleksi kebijakan pembangunan.
“Usia 25 tahun ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua untuk menata kembali arah pengelolaan sumber daya alam, terutama pertambangan yang terus berkembang,” kata Manaf, Jumat (05/12/2025).
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan tidak terbuai oleh nilai ekonomi sektor pertambangan semata. Pengalaman berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera, kata dia, menunjukkan bahwa pengelolaan tambang yang tidak patuh aturan berpotensi menimbulkan bencana besar.
“Kita jangan gelap mata. Memang potensi emas Gorontalo sangat besar, tetapi risikonya juga besar jika tidak dikelola sesuai regulasi. Peristiwa di Sumatera harus menjadi pelajaran berharga,” ujarnya.
Manaf menegaskan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa pengawasan ketat dapat berdampak luas, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Ia mengaku khawatir jika praktik-praktik serampangan dibiarkan terus berlangsung.
“Saya membayangkan dampaknya jika ini tidak ditata dengan benar. Bencana besar bisa saja terjadi dan masyarakat Gorontalo yang akan menanggung akibatnya,” tegasnya.
Menurut Manaf, kekayaan mineral yang dimiliki Gorontalo merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Wujud rasa syukur, lanjut dia, bukan sekadar eksploitasi, melainkan kebijakan yang menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Isu pertambangan tersebut juga menjadi perhatian khusus dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKS Gorontalo beberapa waktu lalu. Dalam forum itu, PKS menegaskan komitmennya untuk mendorong perbaikan tata kelola tambang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini menjadi pekerjaan rumah awal yang harus kami benahi. Tujuan kami jelas, agar sektor tambang dapat memberikan kesejahteraan, bukan malah mendatangkan masalah,” ungkapnya.
Ia turut mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya pembenahan tata kelola pertambangan secara nasional. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal kuat agar daerah juga lebih serius melakukan pengawasan.
“Kami bersyukur Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada tata kelola tambang. Kita sudah mendapatkan pelajaran pahit di daerah lain, dan itu bisa saja terjadi di Gorontalo jika kita lengah,” katanya.
Manaf menambahkan, sejumlah tokoh daerah sebelumnya juga telah mengingatkan bahaya pengelolaan pertambangan yang tidak terkendali. Peringatan itu, menurutnya, harus dijadikan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan di sektor pertambangan.
“Jika tambang dikelola dengan baik, dampaknya luar biasa bagi ekonomi daerah. Tapi jika salah urus, risiko bencana tidak bisa dihindari. Bersyukur atas nikmat Allah itu dengan cara mengelolanya secara benar,” pungkasnya.
Melalui momentum HUT ke-25 Provinsi Gorontalo, Fraksi PKS berharap seluruh pihak memperkuat komitmen pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, akuntabel, serta mengutamakan keselamatan masyarakat.
Komentar