Gorontalo – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Ranperda APBD 2027, Senin (14/09/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimuddin dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo serta anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 sekaligus menyerahkannya kepada DPRD untuk dibahas bersama.
Sejumlah fraksi menyatakan menerima Ranperda tersebut, namun memberikan catatan terkait kemampuan fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan belanja modal, pengentasan kemiskinan, pertanian, perikanan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga pengelolaan pertambangan.
Fraksi Golkar meminta APBD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan pembangunan yang mampu menekan kemiskinan, meningkatkan IPM dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
Fraksi NasDem menyoroti penurunan pendapatan daerah serta belanja modal yang diproyeksikan turun sekitar 70,16 persen menjadi sekitar Rp27,58 miliar. Pemerintah diminta melakukan review agar penurunan belanja modal tidak menghambat pembangunan infrastruktur.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan meminta APBD disusun dengan memperhatikan risiko bencana, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan sumber air.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya setiap rupiah anggaran memiliki sasaran, indikator kinerja dan manfaat yang terukur.
Fraksi PPP memberikan perhatian terhadap penyelesaian pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan sekitar Rp80 miliar, sementara Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan secara rinci program dan penerima manfaat dari target pertumbuhan ekonomi 2027.
Fraksi Amanat Bangsa menyoroti pentingnya hilirisasi pertanian, perikanan dan komoditas lokal. Adapun Fraksi Demokrat Nurani Rakyat meminta perhatian terhadap penurunan produksi padi, penguatan sektor perikanan serta pembangunan infrastruktur konektivitas.
Selain itu, muncul usulan efisiensi anggaran pakaian dinas Gubernur yang dialokasikan sekitar Rp226 juta menjadi sekitar Rp100 juta. Penghematan tersebut diusulkan untuk dialihkan ke program yang dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan diterimanya Ranperda oleh seluruh fraksi, pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan dilanjutkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahap berikutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencermati kembali proyeksi pendapatan, belanja, prioritas pembangunan serta catatan yang disampaikan masing-masing fraksi.
Komentar