Gorontalo – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menemukan adanya penurunan jumlah peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Temuan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi IV, dr. Sri Darsianti Tuna, usai melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Kabila pada Kamis (24/04/2025).
“Kami melihat secara keseluruhan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bone Bolango mengalami penurunan. Saat ini, cakupan peserta aktif BPJS tercatat sekitar 86,45 persen. Di Puskesmas Kabila sendiri, terdapat penurunan jumlah peserta aktif sekitar 300 hingga 500 jiwa,” ungkap Darsianti.
Menanggapi hal itu, Darsianti mendorong agar pihak pemerintah desa, kecamatan, serta pengelola puskesmas lebih proaktif dalam menelusuri dan memperbarui data peserta yang tidak aktif. Ia menekankan pentingnya pengaktifan kembali data peserta, khususnya dari kalangan masyarakat kurang mampu.
“Tujuannya agar masyarakat miskin tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara maksimal dan tanpa biaya,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti tingginya angka balita yang dikategorikan mengalami stunting di wilayah kerja Pusat Puskesmas Kabila. Berdasarkan data yang diterima, dari sekitar 1.000 balita di wilayah tersebut, tercatat 66 di antaranya masuk dalam kategori stunting. Namun, pihaknya menilai perlu dilakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan validitas data tersebut.
“Secara perhitungan, memang mereka dikategorikan stunting. Tapi apakah secara kondisi fisik di lapangan sesuai dengan definisi operasional medis, saya belum bisa memastikan itu karena belum melihat langsung,” jelasnya.
Darsianti menambahkan, pihaknya juga berencana melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan apakah data yang tercatat mencerminkan kondisi sebenarnya. “Insya Allah, kami akan turun lagi ke lapangan untuk melihat apakah angka stunting yang cukup tinggi ini benar-benar mencerminkan kondisi balita yang mengalami stunting menurut standar medis atau gizi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Darsianti menegaskan pentingnya akurasi data dalam penanganan stunting agar program intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran dan efektif. “Penanganan stunting tidak bisa hanya berdasarkan ukuran berat badan atau tinggi badan saja. Harus sesuai dengan definisi operasional yang jelas, agar upaya yang dilakukan benar-benar menyasar anak yang membutuhkan,” terangnya.
Dalam kunjungan tersebut, pihaknya juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi puskesmas, terutama terbatasnya fasilitas penunjang seperti area parkir. “Mungkin harapan kami, perlu relokasi Puskesmas Kabila ke tempat yang lebih layak, karena cukup banyak kunjungan ke tempat ini,” katanya.
Darsianti menjelaskan, Puskesmas Kabila merupakan salah satu pilot project di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki tingkat kunjungan tinggi dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Namun, kondisi fisik bangunan dan keterbatasan lahan di puskesmas tersebut dinilai tidak lagi memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan usulan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Komentar