Gorontalo – Aktivis Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD), Robin Bilondatu, menilai keputusan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi untuk menghentikan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparat desa sebagai langkah yang tepat.
Penilaian tersebut disampaikan Robin menanggapi kritik dari Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai, yang sebelumnya mengaku prihatin terhadap kebijakan penghentian Bimtek oleh Bupati Sofyan.
“Tindakan Bupati Sofyan Puhi sudah tepat dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan atau efisiensi anggaran,” ujar Robin dalam keterangannya, Kamis (22/05/2025).
Menurut Robin, pelaksanaan Bimtek memang penting untuk meningkatkan kapasitas aparat desa. Namun, ia mengingatkan bahwa pelatihan serupa telah dilakukan berkali-kali di masa pemerintahan sebelumnya, dan hasilnya belum terlihat secara signifikan.
“Banyak catatan yang kami miliki tentang pelaksanaan Bimtek, studi banding, dan diklat di masa lalu yang justru hanya menghabiskan anggaran dana desa maupun alokasi dana desa, tanpa ada umpan balik yang nyata bagi peningkatan kapasitas atau pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Robin menegaskan bahwa penghentian Bimtek Coretax oleh Bupati bukan dilakukan secara spontan maupun tanpa perhitungan, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Bupati Gorontalo Nomor 100/Bag.Pem/045 tentang Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Robin juga menyoroti pelaksanaan Bimtek yang mengatasnamakan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) kabupaten, namun dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. “Jika benar ada BKAD kabupaten, apa dasar hukumnya? Komunitas ojek bentor saja memiliki asosiasi dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai legalitas,” kritiknya.
Robin menyarankan agar pelatihan bagi aparat desa ke depan dilaksanakan di wilayah masing-masing kecamatan dengan melibatkan BKAD tingkat kecamatan.
Terkait kritik Irwan Dai soal birokrasi yang tidak harmonis, Robin menyatakan bahwa komposisi birokrasi saat ini masih merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.
“Ini mungkin budaya lama, bawahan yang tidak terbiasa menghargai koordinasi atau konsultasi dengan pimpinan. Ke depan, kami yakin Bupati Sofyan Puhi bersama Wakil Bupati Tonny Yunus akan melakukan evaluasi dan perombakan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) serta menempatkan orang-orang yang loyal dan menghargai pimpinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Robin pun menyebutkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah mengimplementasikan visi “Restorasi Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan, dan Kebijakan” hingga ke tingkat paling bawah.
Komentar