Gorontalo – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Rakyat Gorontalo Peduli Lingkungan (APGPL) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo, Rabu (04/06/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato.
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, massa menyuarakan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo. Para demonstran menilai penanganan terhadap aktivitas PETI selama ini belum optimal dan dinilai tidak menyentuh akar permasalahan
Melalui pernyataan resmi, APGPL mendesak Polda Gorontalo untuk:
Mengusut tuntas operasi tambang ilegal (PETI) yang melibatkan alat berat serta menelusuri siapa saja pihak yang bertanggung jawab di balik aktivitas tersebut, dengan menyoroti peran seorang figur bernama Albert yang disebut masuk ke lokasi PETI.
Menegakkan hukum secara adil dalam penertiban alat berat, agar penanganan tidak diskriminatif dan menyasar seluruh kelompok yang terlibat dalam praktik tambang ilegal, bukan hanya sebagian.
Mendorong Kapolda melalui Dirkrimsus untuk menyelidiki oknum-oknum yang diduga menjadi beking dari kelompok bernama “Tim Joker” yang disebut-sebut sebagai jaringan mafia tambang di wilayah Pohuwato.
Dalam orasinya, salah satu peserta aksi, Kevin Lapendos, menyebut perlunya klarifikasi dari pihak Polda Gorontalo terkait dugaan keterlibatan pejabat tinggi kepolisian dalam jaringan tambang ilegal.
“Ada nama Kombes Ahmad yang kami minta untuk diklarifikasi keterlibatannya. Dugaan ini perlu diluruskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujar Kevin di hadapan peserta aksi.
Ia juga mempertanyakan struktur kewenangan internal di tubuh Polda Gorontalo. “Kami minta agar pimpinan Polda tidak membiarkan ada pengaruh-pengaruh kuat dari oknum tertentu yang justru melemahkan penegakan hukum,” tegasnya.
Sementara itu, juru bicara aksi, Arya Sahrain, mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan langkah hukum lanjutan. Mereka mengaku telah mengirimkan perwakilan ke Mabes Polri untuk melaporkan dugaan keterlibatan aparat dalam pembiaran aktivitas PETI.
“Kami tidak hanya menyampaikan aspirasi di tingkat daerah. Tim kami sudah berada di Jakarta untuk melaporkan hal ini secara resmi ke Mabes Polri,” kata Arya saat ditemui wartawan.
Saat ditanya alasan membawa laporan ke tingkat pusat, Arya menyatakan bahwa pihaknya kehilangan kepercayaan terhadap penanganan kasus ini di tingkat daerah.
“Dengan bukti yang kami miliki, kami yakin Mabes akan lebih responsif. Di sisi lain, kami pesimistis Polda Gorontalo akan menindaklanjuti laporan ini secara menyeluruh,” ujarnya.
Aksi ini menambah tekanan terhadap aparat penegak hukum di Gorontalo, yang dinilai belum mengambil langkah konkret dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, khususnya di wilayah Pohuwato.
Komentar