Gorontalo – Aksi demonstrasi jilid II yang digelar Aliansi Merah Maron di Bundaran Saronde, Senin (01/09/2025), menjadi sorotan publik setelah sejumlah pejabat daerah hadir langsung mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, bersama Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur, dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo tampak duduk bersila di tengah jalan bersama massa aksi. Turut mendampingi, jajaran pimpinan DPRD serta sejumlah anggota legislatif.
“Kami hadir bukan sekadar menyaksikan, tapi juga mendengarkan langsung apa yang menjadi keresahan mahasiswa. Semua aspirasi ini akan kami kawal hingga ke tingkat pusat,” ujar Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili.
Thomas menegaskan tidak ada ruang bagi pejabat daerah untuk menutup diri dari kritik publik.
“Saya sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengawal surat adik-adik ke Kemendagri, sekaligus menerima tawaran Ibu Wakil Gubernur agar menghadirkan perwakilan mahasiswa saat bertemu di sana,” katanya.
Dalam aksinya, Aliansi Merah Maron menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Mendesak Gubernur Gorontalo meneruskan aspirasi pemberhentian menteri bermasalah serta pencopotan wakil menteri yang rangkap jabatan kepada Presiden RI.
- Meminta DPRD Provinsi Gorontalo mengonsolidasikan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa di DPR RI.
- Meminta fasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan DPR RI.
- Menolak kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan dan membebani rakyat, seperti pengaturan dana pensiun, pemotongan transfer ke daerah (APBD), pemangkasan dana pendidikan, serta pembahasan RUU Polri dan RKUHAP.
- Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
- Menuntut transparansi pengawasan DPRD terhadap isu lingkungan, termasuk membuka hasil kerja Pansus Pertambangan kepada publik.
Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Kehadiran pejabat daerah di tengah massa aksi dinilai membuka ruang dialog konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah.
Komentar