Gorontalo – Ketidakjelasan status 12 pendamping koperasi di Gorontalo kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.
Untuk memperjuangkan nasib mereka, unsur pimpinan bersama Komisi I dan Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia (RI) pada Rabu (03/12/2025).
Langkah tersebut diambil setelah DPRD menerima laporan lanjutan terkait tidak munculnya nama para pendamping dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini, meski mereka telah bertugas belasan tahun.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menegaskan bahwa para pendamping sudah menjalankan tugas pendampingan koperasi sejak 2013, dan seluruh data kepegawaian mereka telah terdaftar resmi.
“Mereka sudah mengabdi sejak lebih dari satu dekade dan datanya bahkan sudah tercatat di BKN sejak 2022. Namun ketika formasi P3K diumumkan, nama mereka tidak muncul. Ini yang ingin kami klarifikasi langsung,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa absennya nama para pendamping bukan disebabkan kesalahan administrasi. Penyebab utamanya adalah ketiadaan formasi jabatan pendamping koperasi dalam skema rekrutmen P3K.
“Kalau formasinya memang tidak tersedia, otomatis daerah tidak punya dasar legal untuk mengajukan mereka,” jelas Meyke, mengutip penjelasan pihak kementerian.
Sebagai opsi alternatif, Kemenkop UKM menawarkan peluang melalui program nasional Koperasi Merah Putih. Program ini kini diperluas hingga tingkat desa dan membutuhkan tenaga pendamping dalam jumlah besar, termasuk di Gorontalo yang memiliki lebih dari 700 koperasi desa.
“Bila sampai 2025 formasi P3K belum juga dibuka, maka skema Koperasi Merah Putih bisa menjadi solusi yang lebih realistis bagi mereka,” tutur Meyke.
DPRD Gorontalo menegaskan komitmen untuk terus mengawal persoalan ini. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenkop UKM akan dilanjutkan guna memastikan tidak ada kekosongan status yang dapat mengganggu keberlanjutan pekerjaan para pendamping.
Komentar