DPRD Provinsi Gorontalo Sinkronkan Program Hilirisasi Ayam Terpadu di Danantara

paripurna.co.id Gorontalo – Upaya mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi daerah terus digencarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Melalui kunjungan kerja ke Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara (BPI) Danantara di Kantor Pusat Wisma Danantara, Jakarta, lembaga legislatif daerah itu melakukan sinkronisasi Program Investasi Hilirisasi Peternakan Ayam Terpadu yang direncanakan akan dikembangkan di Provinsi Gorontalo.

Kunjungan gabungan komisi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, dan diterima oleh Senior Director Corporate Strategy Danantara Indonesia, Aurelius Altius Rosimin, bersama jajaran manajemen.

Dalam pertemuan itu, DPRD menegaskan pentingnya memastikan program hilirisasi tidak sekadar menjadi proyek investasi berskala besar, tetapi benar-benar berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi rakyat.

“Terpilihnya Gorontalo sebagai lokasi Program Hilirisasi Peternakan Ayam Terpadu adalah momentum strategis. Namun kami tegaskan, program ini tidak boleh berhenti pada seremoni kebijakan semata. Ini harus menjadi instrumen transformasi ekonomi rakyat,” ujar Ridwan dalam keterangannya.

Ia menyebutkan, berdasarkan paparan pihak Danantara, penetapan Gorontalo sebagai lokasi program dilandasi sejumlah pertimbangan strategis. Di antaranya, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketersediaan jagung yang melimpah sebagai bahan baku pakan ayam, posisi geografis yang strategis dengan dukungan infrastruktur pelabuhan, serta kesesuaian proyek dengan mandat Danantara sebagai lembaga pengelola investasi prioritas nasional di sektor hilirisasi ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami menghargai argumentasi makro tersebut. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pertimbangan itu diterjemahkan dalam desain program yang berdampak langsung dan terukur bagi masyarakat Gorontalo,” tegasnya.

Ridwan menekankan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh hanya berperan sebagai fasilitator administratif dalam proyek ini. Menurutnya, diperlukan kebijakan strategis yang berpihak pada pelaku usaha lokal, penguatan regulasi pendukung, serta kesiapan infrastruktur agar hilirisasi benar-benar menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh hanya berhenti pada koordinasi formal. Harus ada keberpihakan nyata kepada rakyat, khususnya peternak lokal yang selama ini menjadi tulang punggung sektor ini,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa model hilirisasi yang dibangun harus bersifat inklusif dan berkeadilan. DPRD, kata dia, akan mendorong agar peternak ayam yang sudah eksisting tetap terintegrasi dalam sistem produksi dan distribusi baru. Selain itu, ruang kemitraan bagi peternak baru, koperasi, serta pelaku UMKM harus terbuka luas dalam rantai pasok industri tersebut.

“Distribusi nilai tambah harus adil dan berkelanjutan. Jika hilirisasi hanya melahirkan dominasi korporasi dan meminggirkan pelaku usaha kecil, maka tujuan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan kehilangan legitimasi sosialnya,” ujarnya.

Dalam konteks ketahanan pangan, Ridwan juga menilai program ini berpotensi memperkuat posisi Gorontalo tidak hanya sebagai daerah penghasil bahan baku jagung, tetapi sebagai pusat produksi dan pengolahan produk peternakan yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pakan, budidaya, pengolahan, hingga distribusi, daerah diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

DPRD Provinsi Gorontalo, lanjutnya, berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi program tersebut agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Kami akan mengawal secara aktif agar program ini benar-benar memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gorontalo tidak boleh hanya menjadi lumbung bahan baku. Gorontalo harus menjadi pusat nilai tambah dan pusat kesejahteraan rakyatnya sendiri,” kata Ridwan.

Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa hilirisasi yang ideal adalah yang memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal.

“Hilirisasi harus memuliakan peternak, bukan menggantikannya. Jika itu yang kita pegang bersama, maka program ini akan menjadi tonggak penting kebangkitan ekonomi Gorontalo,” tutupnya.

Komentar