Gorontalo – Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo. Sebanyak 87 persen program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2025 disebut belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
Catatan tersebut merupakan hasil pendampingan dan evaluasi BPKP terhadap dokumen perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemkab Gorontalo.
Menanggapi hal itu, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyatakan bahwa temuan tersebut menjadi perhatian serius dan akan segera ditindaklanjuti.
“Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh BPKP, salah satunya terkait program di sejumlah OPD yang belum sinkron dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Sofyan usai mengikuti rapat bersama BPKP di Ruang Dulohupa, Kamis (26/02/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar kegiatan OPD dinilai belum memiliki keterkaitan langsung dengan arah kebijakan serta visi-misi kepala daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan agar seluruh program yang dijalankan benar-benar mendukung arah pembangunan daerah.
Sofyan menegaskan, tahun 2026 akan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan di setiap OPD. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program ke depan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.
“Ke depan kita akan melakukan evaluasi secara lebih teliti terhadap perencanaan program. Tahun 2026 ini tidak boleh lagi ada kegiatan OPD yang tidak selaras dengan visi dan misi kepala daerah,” tandasnya.
Komentar