Gorontalo – Kelangkaan dan persoalan distribusi energi kembali menjadi perhatian serius wakil rakyat. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyambangi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (26/02/2026), guna mengoordinasikan persoalan ketersediaan dan distribusi Elpiji 3 kilogram di daerah tersebut.
Kunjungan kerja itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, bersama sejumlah anggota dewan. Pertemuan berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dalam pertemuan tersebut, Mikson menegaskan bahwa kebutuhan Elpiji 3 Kg di Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, menurutnya, ketersediaan di lapangan belum sepenuhnya mampu menjawab lonjakan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro yang bergantung pada gas bersubsidi.
“Kebutuhan masyarakat terus meningkat, tetapi ketersediaan gas di daerah kami belum memadai. Kondisi ini tentu berdampak pada pelayanan, terutama bagi warga yang sangat bergantung pada Elpiji subsidi,” ujar Mikson.
Ia berharap, melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, kuota Elpiji 3 Kg untuk Provinsi Gorontalo dapat ditambah agar distribusi lebih merata dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan. Harapannya, ada penambahan kuota sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan stabilitas pasokan tetap terjaga,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Ditjen Migas menjelaskan bahwa realisasi penyaluran Elpiji 3 Kg di wilayah Gorontalo sepanjang tahun 2025 tercatat melebihi kuota yang telah ditetapkan atau mengalami over kuota. Data tersebut, menurut perwakilan kementerian, menjadi bahan evaluasi dalam menentukan alokasi kuota pada periode berikutnya.
“Realisasi penyaluran tahun 2025 tercatat melampaui kuota. Hal ini tentu menjadi bagian dari evaluasi dalam perencanaan distribusi dan alokasi ke depan,” jelas perwakilan Ditjen Migas dalam forum tersebut.
Selain membahas Elpiji 3 Kg, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, turut menyoroti dinamika harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di lapangan. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan langsung, distribusi hingga tingkat pengecer pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan data dan mekanisme yang ada.
Namun demikian, ia mempertanyakan munculnya harga solar yang melonjak hingga Rp50 ribu per jeriken di sejumlah titik.
“Kami turun langsung ke lapangan. Di tingkat pengecer, pembagian sudah sesuai data. Tetapi yang menjadi perhatian kami, muncul harga spekulatif solar hingga Rp50 ribu. Jika mekanisme sudah berjalan sesuai aturan, bagaimana bisa muncul harga setinggi itu?” kata Ridwan.
Ia meminta adanya penjelasan lebih rinci terkait rantai distribusi, termasuk kemungkinan adanya kebocoran atau penyaluran ke sektor tertentu seperti wilayah pertambangan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga.
“Kami berharap ada transparansi dan informasi yang lebih jelas, termasuk terkait distribusi di daerah tambang serta pola penyaluran BBM di wilayah Gorontalo,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo kembali menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menjamin ketersediaan energi bersubsidi di daerah. Penambahan suplai Elpiji 3 Kg dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Kami berharap ada penambahan suplai Elpiji 3 Kg ke Gorontalo agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan distribusi bisa lebih optimal. Ini demi kepentingan masyarakat luas,” tutup Mikson.
Komentar