Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo meminta kepastian dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), termasuk penyelesaian persoalan lahan dan optimalisasi fasilitas yang telah dibangun di daerah.
Hal itu dibahas saat kunjungan kerja Komisi II ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Jakarta, Kamis (08/10/2026). Rombongan diterima Eka Kurniadi, Katimja Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan, Pengembangan, dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan pada Direktorat PPN.
Wakil Ketua Komisi II, Meyke Camaru, meminta penjelasan mengenai mekanisme penetapan lokasi, dukungan pembiayaan APBN, serta strategi pengelolaan KNMP agar memberikan manfaat nyata bagi nelayan. Ia juga menyoroti fasilitas KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, yang telah diresmikan Presiden, tetapi belum beroperasi secara optimal.
Sekretaris Komisi II, Erwinsyah Ismail, menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan KKP, pembangunan KNMP di Leato Selatan telah mencapai 100 persen, sedangkan pembangunan di Lamu, Kabupaten Gorontalo, hampir rampung.
Untuk 2026, direncanakan pembangunan KNMP di 44 titik di Provinsi Gorontalo. Namun, sekitar 12 titik masih menghadapi persoalan status lahan sehingga belum dinyatakan tuntas.
Dalam pertemuan itu, KKP juga menjelaskan bahwa target pembangunan KNMP secara nasional ditingkatkan dari 1.000 menjadi 2.000 titik pada 2027 atas arahan Presiden.
Terkait pengelolaan, aset yang belum diserahterimakan masih menjadi milik KKP. Pada tahap praoperasional, biaya perawatan dan listrik masih ditanggung kementerian sesuai skema kerja sama. Nantinya, fasilitas publik akan diserahkan kepada pemerintah daerah atau desa sesuai status lahan, sedangkan sarana produksi dan unit usaha diarahkan untuk dikelola kelompok masyarakat atau Koperasi Desa Merah Putih.
KKP turut menyinergikan program ini dengan Kementerian Koperasi, termasuk penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. Setiap lokasi direncanakan didukung empat tenaga pengelola yang telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan pada 2026.
Komisi II menilai keberhasilan KNMP tidak cukup diukur dari pembangunan fisik. Kepastian pasar, peningkatan kemampuan pengelola, serta perubahan pola penanganan dan pemasaran hasil tangkapan juga menjadi faktor penting.
Karena itu, DPRD berharap dukungan pemerintah pusat terhadap Gorontalo terus diperkuat agar fasilitas yang dibangun dapat beroperasi optimal, meningkatkan nilai jual hasil perikanan, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan.
Komentar