Gorontalo Utara – Posisi Kabupaten Gorontalo Utara di urutan terakhir penilaian kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Gorontalo mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menilai hasil penilaian tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi strategi dan pelaksanaan program penanganan stunting.
Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka dalam dokumen evaluasi, melainkan harus menjadi bahan introspeksi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan program penanganan stunting benar-benar menyentuh masyarakat.
“Ini harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Daerah,” tegas Windra dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Ia meminta Bupati Gorontalo Utara bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, penganggaran, hingga efektivitas intervensi penanganan stunting.
Windra mengingatkan agar besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program penanganan stunting tidak hanya berujung pada pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan laporan administratif, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan kegiatan dan laporan administratif, tetapi belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi III DPRD Gorontalo Utara mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan terukur dalam memperkuat upaya pencegahan serta percepatan penurunan stunting.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian di antaranya penguatan pelayanan Posyandu, pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak, pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, serta perbaikan sanitasi lingkungan dan akses air bersih.
Menurut Windra, penanganan stunting membutuhkan kerja lintas sektor yang terintegrasi. Karena itu, koordinasi antar-OPD harus diperkuat agar setiap program yang direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat sasaran.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan stunting tidak semestinya hanya diukur dari terlaksananya kegiatan maupun terserapnya anggaran, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Kami ingin penanganan stunting di Gorontalo Utara tidak sekadar baik di atas kertas, tetapi benar-benar berhasil menyelamatkan masa depan generasi daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, berdasarkan dokumen resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 400.5/8859/SJ tertanggal 10 November 2026, Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh nilai kinerja 81,36 poin dalam penilaian pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2026.
Nilai tersebut menempatkan Gorontalo Utara pada posisi terakhir dari enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Sementara posisi pertama ditempati Kabupaten Bone Bolango dengan 88,87 poin, disusul Kabupaten Gorontalo 88,34 poin, Kota Gorontalo 86,21 poin, Kabupaten Boalemo 85,84 poin, dan Kabupaten Pohuwato 85,49 poin.
Meski berada di posisi terbawah, Gorontalo Utara masih masuk dalam kategori kinerja baik. Hasil penilaian tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperkuat seluruh aspek penanganan stunting.
Komentar