Oleh: Dr. Funco Tanipu, ST., M.A.
Opini – Jika suatu hari Presiden Prabowo Subianto meminta saya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, pertanyaan pertama yang muncul bukanlah fasilitas apa yang akan saya peroleh, kewenangan apa yang akan saya miliki, atau seberapa besar pengaruh politik yang bisa saya bangun. Pertanyaan saya justru sederhana: untuk apa Presiden membutuhkan saya, pekerjaan apa yang belum selesai, dan persoalan apa yang harus saya tuntaskan?
Sebab, menjadi wakil presiden bukan sekadar memperoleh kedudukan kedua tertinggi dalam negara. Jabatan itu menuntut kemampuan memahami batas kekuasaan, membaca kebutuhan Presiden, menyelesaikan persoalan pemerintahan, dan menjaga agar negara tidak tersandera oleh persaingan orang-orang yang berada di sekeliling kekuasaan.
Saya tidak ingin menjadi wakil presiden yang setiap hari sibuk membuktikan bahwa saya berpengaruh. Pengaruh tidak perlu dipertontonkan apabila pekerjaan menghasilkan manfaat. Saya juga tidak membutuhkan barisan orang yang setiap saat memuji, menyatakan kesetiaan, atau mengingatkan publik mengenai besarnya jasa saya kepada Presiden. Sebab, jabatan wakil presiden bukan hadiah atas jasa politik, melainkan amanah untuk membantu menyelesaikan urusan negara.
Pada hari pertama menjabat, saya akan meminta Presiden menetapkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. Bukan seluruh urusan pemerintahan, melainkan beberapa persoalan strategis yang membutuhkan penyelesaian lintas kementerian dan lembaga. Setiap penugasan harus memiliki batas waktu, kewenangan yang jelas, dan hasil yang dapat diperiksa. Saya tidak ingin memperoleh banyak kewenangan tetapi sedikit tanggung jawab, apalagi memiliki banyak kegiatan tanpa hasil yang berarti.
Saya ingin Presiden mengetahui bahwa pekerjaan yang dipercayakan kepada saya akan selesai tanpa harus terus-menerus diawasi. Menteri tidak perlu menerima dua perintah yang berbeda. Kepala lembaga tidak perlu menebak kepada siapa mereka harus lebih loyal. Para gubernur pun tidak perlu membangun dua jalur komunikasi politik untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Negara harus bekerja melalui satu arah kebijakan dengan pembagian tugas yang terang.
Kesetiaan saya kepada Presiden tidak berarti harus menyetujui seluruh pendapatnya. Saya justru berkewajiban menyampaikan pandangan berbeda apabila menemukan keputusan yang berpotensi merugikan negara. Namun, perbedaan itu disampaikan secara langsung, dengan argumentasi yang kuat, data yang cukup, dan pilihan penyelesaian yang realistis. Saya tidak memerlukan panggung publik untuk memperlihatkan bahwa saya lebih memahami suatu persoalan daripada Presiden.
Jika keputusan sudah diambil secara sah, tugas saya adalah memastikan keputusan tersebut terlaksana. Kritik diberikan sebelum keputusan ditetapkan, sedangkan disiplin diperlukan setelah keputusan dijalankan. Loyalitas bukan berarti kehilangan kemampuan berpikir, sebagaimana keberanian mengoreksi tidak harus berubah menjadi pembangkangan.
Saya juga tidak ingin menjadi wakil presiden yang membawa terlalu banyak kepentingan ke Istana. Orang-orang yang pernah membantu perjalanan politik saya tetap patut dihormati, tetapi bantuan mereka tidak boleh berubah menjadi hak istimewa untuk menentukan jabatan, proyek, anggaran, ataupun kebijakan negara. Saya tidak boleh menjadi pintu belakang bagi kepentingan yang tidak dapat memasuki pemerintahan melalui prosedur resmi.
Hubungan saya dengan partai-partai politik juga harus berubah. Sebelum menjadi wakil presiden, saya mungkin memiliki kedekatan tertentu dengan partai, kelompok, dan sejumlah tokoh. Setelah menjabat, saya harus mampu membangun hubungan yang lebih luas. Saya tidak ingin hanya diterima oleh partai pengusung, tetapi dipandang dapat bekerja sama oleh seluruh kekuatan politik yang menghormati konstitusi. Koalisi perlu dijaga bukan dengan membagi sebanyak mungkin keuntungan, melainkan dengan memastikan bahwa setiap pihak mempunyai alasan untuk mempertahankan keberhasilan pemerintahan.
Demikian pula hubungan dengan masyarakat. Saya tidak ingin hanya hadir di tengah kelompok yang menyukai saya. Saya ingin menemui petani yang kecewa, nelayan yang kehilangan pendapatan, buruh yang memperjuangkan upah, pengusaha yang kesulitan berusaha, mahasiswa yang mengkritik pemerintah, serta masyarakat yang merasa tidak pernah didengar. Mereka tidak harus menjadi pendukung politik saya untuk memperoleh perhatian negara.
Saya ingin ukuran keberhasilan wakil presiden diubah. Bukan berapa banyak daerah yang dikunjungi, pejabat yang diterima, sambutan yang diberikan, atau foto yang beredar. Ukurannya adalah berapa banyak persoalan yang selesai, berapa cepat pelayanan diperbaiki, berapa besar hambatan investasi dan lapangan kerja yang berkurang, serta seberapa jauh keputusan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Jika terjadi krisis, saya tidak akan menunggu sampai persoalan membesar dan seluruh perhatian tertuju kepada Presiden. Dalam batas penugasan yang diberikan, saya akan segera menghubungkan pejabat yang bertanggung jawab, memastikan informasi yang diterima benar, menetapkan kebutuhan tindakan, dan melaporkan pilihan penyelesaian kepada Presiden. Krisis tidak memerlukan terlalu banyak konferensi pers. Krisis membutuhkan keputusan yang cepat, koordinasi yang tertib, dan kehadiran negara yang dapat dirasakan.
Saya pun tidak ingin menambah persoalan politik baru. Presiden sudah mempunyai beban pemerintahan yang besar. Wakil presiden semestinya mengurangi beban tersebut, bukan menghadirkan perselisihan baru, menciptakan kegaduhan, atau memaksa Presiden menghabiskan waktu untuk menyelesaikan persoalan yang justru muncul dari lingkaran terdekatnya.
Karena itu, saya akan menjaga jarak yang sehat dengan kelompok-kelompok yang ingin menggunakan kedudukan saya untuk memperbesar pengaruh mereka. Saya tidak memerlukan organisasi pendukung yang bekerja sepanjang tahun untuk mengagungkan nama saya. Saya juga tidak akan membiarkan jabatan pemerintahan digunakan sebagai alat membangun ketergantungan politik kepada pribadi saya.
Bagaimana dengan 2029?
Saya menyadari bahwa setiap jabatan politik selalu memiliki masa depan elektoral. Namun, saya tidak akan menjadikan sisa masa pemerintahan sebagai kesempatan membangun mesin politik untuk menandingi Presiden. Saya tidak ingin setiap kunjungan kerja dibaca sebagai konsolidasi dukungan, setiap bantuan pemerintah dianggap sebagai investasi elektoral, atau setiap pertemuan dengan tokoh daerah dicurigai sebagai persiapan pencalonan.
Bagi saya, masa depan politik seharusnya tidak dibangun dengan mengorbankan pekerjaan hari ini. Jika pemerintahan berhasil, keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama. Jika pemerintahan gagal, saya tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya karena jabatan saya berada satu tingkat di bawah Presiden.
Saya tidak perlu mempunyai popularitas yang lebih tinggi daripada Presiden. Saya juga tidak harus menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam pemerintahan. Yang terpenting, kehadiran saya membuat keputusan lebih cepat dilaksanakan, konflik lebih mudah diselesaikan, kerja sama politik lebih terjaga, dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar.
Tentu saya memahami bahwa wakil presiden bukan pembantu pribadi Presiden. Ia adalah pejabat konstitusional yang memiliki martabat, tanggung jawab, dan kewajiban menjaga kesinambungan negara. Karena itu, membatasi ambisi pribadi tidak sama dengan menghilangkan kemandirian berpikir. Kesetiaan kepada Presiden harus berjalan bersama kesetiaan kepada konstitusi, kepentingan publik, dan masa depan republik.
Pada akhirnya, apabila saya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, saya ingin dikenang bukan karena kedekatan saya dengan Presiden, banyaknya pendukung yang saya miliki, atau besarnya jaringan politik yang dapat saya gerakkan.
Saya ingin dikenang sebagai seseorang yang memahami kapan harus berbicara, kapan harus mengoreksi, kapan harus mengambil tanggung jawab, dan kapan harus memberikan seluruh penghargaan atas keberhasilan kepada orang lain.
Sebab, Presiden tidak membutuhkan wakil yang setiap saat memperlihatkan kekuasaannya. Presiden membutuhkan pendamping yang mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa menciptakan pekerjaan baru bagi Presiden.
Jika saya menjadi wakil presiden, saya tidak ingin membangun kekuasaan di dalam kekuasaan. Saya ingin memastikan kekuasaan bekerja.
Dan ketika masa jabatan berakhir, saya tidak ingin meninggalkan istana dengan jaringan politik yang lebih besar, tetapi dengan persoalan bangsa yang lebih sedikit.
Itulah jabatan yang ingin saya jalankan. Bukan menjadi orang kedua yang paling berkuasa, melainkan menjadi orang yang membuat kekuasaan negara lebih berguna.













Komentar