Pohuwato – Dugaan keterlibatan oknum anggota Polsek Popayato Barat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat jenis ekskavator di Desa Molosipat Utara, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, menjadi sorotan.
Oknum polisi berinisial R yang berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) tersebut diduga menjabat sebagai Kepala Unit (Kanit) Intel Polsek Popayato Barat.
Dilansir dari Kontras.id, R disebut masyarakat setempat lebih dikenal dengan nama Firman. Nama tersebut dikabarkan cukup dikenal, baik di kawasan pertambangan emas ilegal maupun di lingkungan masyarakat Kecamatan Popayato Barat.
Berdasarkan keterangan sumber Kontras.id, Firman diduga memiliki peran dalam mendatangkan sejumlah pengusaha tambang dari luar wilayah Popayato dan sekitarnya untuk menjalankan aktivitas PETI di Desa Molosipat Utara.
Sumber tersebut menyebutkan, pengusaha tambang lokal diperkirakan hanya berkisar empat hingga lima orang. Sementara sebagian besar pihak yang menjalankan aktivitas pertambangan diduga berasal dari luar daerah.
Sebelumnya, Kontras.id juga telah memberitakan dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI menggunakan alat berat jenis ekskavator di wilayah tersebut.
Di tengah larangan aktivitas pertambangan tanpa izin, sejumlah alat berat disinyalir masih beroperasi di beberapa titik di Desa Molosipat Utara, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras.id, sedikitnya 18 unit ekskavator diduga beroperasi di lima lokasi berbeda. Titik aktivitas tersebut tersebar di Dusun Mada, Hungo, Singgopi, Balongka, hingga Balongka Cabang Kanan.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat terhadap aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Sumber Kontras.id menduga sejumlah pengusaha PETI dan alat berat yang beroperasi di kawasan itu mendapat perlindungan atau bekingan dari oknum polisi berinisial R alias Firman.
Bahkan, yang bersangkutan juga dituding diduga menerima setoran uang dari para pengusaha tambang ilegal. Sumber tersebut menyebut setiap unit ekskavator diwajibkan menyetor uang atensi sebesar Rp30 juta.
Jika dugaan setoran tersebut benar dan diberlakukan terhadap 18 unit ekskavator sebagaimana informasi yang dihimpun, nilai uang yang diduga terkumpul diperkirakan mencapai Rp540 juta.
Besarnya nilai dugaan setoran tersebut semakin menambah serius persoalan PETI di Molosipat Utara. Apalagi, aktivitas pertambangan dengan menggunakan alat berat dalam jumlah besar itu disebut berlangsung di beberapa titik sekaligus.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kecamatan Popayato Barat.
Untuk memperoleh klarifikasi sekaligus memberikan ruang hak jawab, Kontras.id telah berupaya menghubungi R alias Firman melalui pesan WhatsApp sejak Minggu, 15 November 2026.
Namun, hingga berita ini diterbitkan kembali pada Selasa, 17 November 2026, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan awak media diketahui telah diterima, ditandai dengan dua centang pada aplikasi WhatsApp.
Tim media tetap membuka ruang bagi R alias Firman maupun pihak Polsek Popayato Barat untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, atau penjelasan terkait dugaan yang diberitakan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan sumber yang dilansir dari Kontras.id. Seluruh dugaan yang disampaikan tetap memerlukan pembuktian dan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.








Komentar