, Gorontalo Utara – Sikap Penjabat (Pj) Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, yang dinilai hanya acuh tak acuh terhadap berbagai persoalan di daerah itu menuai kritikan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari Aktivis setempat Lifain Buyunggadang.
Kritikan Lifain itu menyusul adanya protes dari mantan Anggota DPRD, Rahmat Lamadji, terkait kondisi daerah. Lifain pun sangat menyayangkan sikap Pj Bupati yang cenderung mengabaikan berbagai persoalan di daerah tersebut.
“Saya sangat menyayangkan sikap Pj Bupati yang cenderung mengabaikan berbagai persoalan di Gorontalo Utara, mulai dari persoalan silaturahmi cawe-cawenya saat momen lebaran 2024, gaji PTT Satpol, Sertifikasi Guru, sisa gaji ASN 8 persen, makan minum Pj Bupati, TPP ASN, hingga persoalan arah kebijakan keuangan daerah,” kata Ayi Waras, sapaan akrab Lifain, Rabu (18/12/2024).
Ayi Waras juga menyoroti soal fungsi pengawasan DPRD yang terkesan tak berdaya terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini. Menurutnya, DPRD memiliki mekanisme resmi untuk mengundang pihak eksekutif dalam rapat koordinasi, namun penggunaan media sosial untuk menyampaikan kritik mencerminkan tidak efektifnya komunikasi kelembagaan.
Ayi menyebut, Pj Bupati Sila bukan solusi bagi Gorontalo Utara. Sejak menjabat, berbagai permasalahan daerah tidak kunjung mendapat penanganan yang serius. Bahkan terkesan mengabaikan masukan dan kritik yang disampaikan.
Dirinya juga menegaskan, bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan figur yang tidak hanya berilmu, tetapi juga beradab dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, Pemda harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang pro-rakyat dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Lebih lanjut Ayi pun berharap, agar Pemda Gorontalo Utara dapat lebih serius menangani berbagai persoalan yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Karena menurut dia, sejak awal diutusnya Sila sebagai Pj Bupati, banyak penolakan muncul karena Sila dinilai tidak memahami kondisi daerah.
“Dengan sikap diamnya Sila selama ini, jangan sampai akan melahirkan ASN yang berani melawan tirani pemerintahannya, sebagaimana telah banyak berseliweran di media sosial akun milik oknum ASN yang mengkritisi pemerintahannya sendiri,” kuncinya.
Sebagai informasi berdasarkan penelusuran tim media, akibat dari pola pemerintahan Pj Bupati Sila, sejumlah aktivis bersama PTT Satpol PP dan ASN rencananya akan menggelar aksi demonstrasi apabila persoalan hak-hak PTT dan ASN tidak terbayarkan.
Komentar