Gorontalo Utara – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 di Kabupaten Gorontalo Utara terus menuai sorotan setelah salah satu peserta bernama Yoman Entu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) meski sebelumnya dinyatakan lulus untuk posisi Operator Layanan Operasional di Dinas Perhubungan.
Aktivis Gorontalo Utara, Lifain Buyunggadang, menilai bahwa persoalan tersebut bukan saja merupakan kelalaian Panitia Seleksi (Pansel), akan tetapi juga diduga ada campur tangan Penjabat (Pj) Bupati Gorontalo Utara dalam keputusan pembatalan tersebut.
Pasalnya, kata Lifain, berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: 800/BKPP/PPPK/095/I/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis PPPK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 disebutkan ada surat Pj Bupati tentang Permohonan Pembatalan Yoman Entu.
“Surat Pj Bupati yang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut bernomor: 800/BKPP/082/I/2025,” ujar Lifain, Senin (20/01/2025).
Sehingganya, lanjut Lifain, berdasarkan surat permohonan pembatalan tersebut BKN telah menyetujui permohonan dimaksud dan telah mengolah kembali data hasil seleksi.
“Berdasarkan hal itu, Yoman Entu yang telah lulus seleksi dan kemudian setelah dilakukan verifikasi kembali, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Lifain mengatakan, tindakan Pj Bupati tersebut tidak hanya diduga melanggar prinsip seleksi yang transparan, tetapi juga dinilai merusak kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen PPPK.
“Seharusnya Pj Bupati tidak memiliki wewenang untuk membatalkan hasil seleksi yang telah ditetapkan oleh Pansel dan BKN,” tegasnya.
Lifain juga menilai, surat Pj Bupati untuk pembatalan Yoman Entu ke BKN tersebut adalah bentuk intervensi yang diduga melanggar aturan. Pj Bupati seharusnya menghormati proses seleksi yang dilakukan secara nasional.
“Jika ada masalah administratif, itu harus diselesaikan melalui mekanisme resmi, bukan melalui pembatalan sepihak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Lifain meminta kepada Pj Bupati harus bertanggung jawab atas keputusan yang dinilai merugikan salah satu peserta PPPK tersebut.
“Surat yang dikirimkan ke BKN itu adalah bukti nyata bahwa ada campur tangan langsung dalam proses seleksi. Ini bukan hanya soal kelalaian, tetapi juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp terkait perihal tersebut, hingga berita ini ditayangkan belum merespon.
Sebelumnya, Yoman Entu, seorang pegawai honorer di daerah itu, menyatakan kekecewaannya dan merasa dirugikan setelah dinyatakan TMS dalam seleksi PPPK 2024, meski sebelumnya dinyatakan lulus untuk posisi Operator Layanan Operasional di Dinas Perhubungan.
Pasalnya, kata dia, dalam seleksi PPPK tahun 2024 itu dirinya dinyatakan lulus murni tanpa melalui proses masa sanggah.
“Saya merasa dirugikan, karena sudah dinyatakan lulus, tiba-tiba ada pengumuman kedua bahwa saya tidak diluluskan. Saya ini lulus murni dan tidak ada masa sanggah. Kalau pun saya tidak diluluskan, kenapa tidak dari awal. Kalau dari awal, saya tidak akan berkoar-koar begini,” kata Yoman, Selasa (14/01/2025).
Komentar