Gorontalo – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.
Pandangan umum fraksi itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Umar Karim, dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo ke-29, Selasa (08/07/2025).
Salah satu sorotan utama NasDem adalah penggunaan indikator administratif seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan kesejahteraan rakyat.
“Selama ini kita meraih WTP tiap tahun, tapi rakyat tetap miskin. Artinya, WTP bukanlah cermin dari kesejahteraan,” tegas Umar.
Fraksi NasDem menilai, ukuran kesejahteraan seharusnya fokus pada indikator nyata seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, NasDem juga mempertanyakan ketidakjelasan pemanfaatan posisi strategis Gorontalo yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) dalam dokumen RPJMD.
“Tidak ada indikator atau strategi spesifik yang menjadikan IKN sebagai akselerator pembangunan. Ini hanya slogan tanpa arah,” ujar Umar.
Di sektor pertanian, NasDem menyoroti lemahnya tata kelola komoditas jagung yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi Gorontalo. Meskipun luas lahan jagung mencapai 128.800 hektar, produktivitasnya hanya 5 ton per hektar.
“Ini di bawah standar nasional bahkan untuk wilayah yang bukan sentra jagung,” ungkap Umar.
Lebih lanjut, harga jagung di tingkat petani disebut masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) karena lemahnya serapan oleh Bulog.
“Persoalan strategis ini tidak dijawab melalui perencanaan konkret dalam RPJMD,” kritiknya.
NasDem juga menyoroti pengelolaan sumber daya perikanan yang dinilai minim. Padahal potensi tangkapan laut Gorontalo mencapai 1,8 juta ton per tahun, tetapi produksi riil pada 2024 hanya sekitar 120 ribu ton.
“Potensi sebesar itu tidak dimanfaatkan. Nelayan kita seperti anak ayam mati di lumbung padi. Kami mendorong strategi pembangunan berbasis laut yang serius dan terukur,” kata Umar.
Isu pertambangan pun tidak luput dari sorotan. Fraksi NasDem menyoroti belum adanya rencana pembangunan smelter sebagai bentuk hilirisasi pertambangan di Gorontalo.
“Tanpa smelter, nilai tambah hanya dinikmati perusahaan, bukan masyarakat,” tegas Umar.
NasDem juga mengecam maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan warga.
“RPJMD saat ini tidak cukup memberi solusi konkret untuk memberantas PETI maupun menata sektor tambang rakyat,” ucapnya.
Masalah lain yang disoroti adalah penanganan banjir. Data Fraksi NasDem menyebutkan bahwa setiap tahun terjadi 32 kali banjir yang menyebabkan 43 korban jiwa. Namun, RPJMD dinilai tidak memiliki proyeksi kawasan rawan dan skema penanganan yang memadai.
“Pembangunan tidak akan bermakna jika rakyat setiap tahun harus mengungsi karena banjir,” ujarnya.
NasDem mendorong agar RPJMD memuat peta kawasan rawan bencana dan strategi penanganan lintas wilayah yang komprehensif.
Dalam sektor pendidikan, Fraksi NasDem menilai kualitas dan keterjangkauan masih menjadi persoalan serius. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA di Gorontalo tercatat hanya 61,23%, lebih rendah dari rata-rata nasional 64,32%. Sementara APM SMP Gorontalo berada di angka 72,51%, jauh di bawah angka nasional sebesar 81,73%.
“Ini sinyal darurat mutu pendidikan. Indikator dalam RPJMD hanya berfokus pada Angka Partisipasi Sekolah (APS), bukan APM yang lebih presisi menggambarkan keterjangkauan berdasarkan usia,” papar Umar.
NasDem juga menilai banyak Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD yang tidak dikaitkan langsung dengan misi pembangunan daerah.
“Kami minta Tujuan dan Sasaran diuraikan per Misi, agar tidak terjadi pembangunan yang ‘jalan sendiri-sendiri’,” imbuhnya.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk merevisi RPJMD dengan orientasi hasil yang lebih konkret dan terukur.
“Jangan sampai kita tersesat dalam prestasi administratif, tapi gagal menjawab kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
Komentar