Gorontalo – Harga jagung selalu menjadi permasalahan bagi petani setiap musim panen. Selama bertahun-tahun, pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan ini, padahal jagung merupakan komoditas utama yang berhubungan langsung dengan hajat hidup mayoritas rakyat di Provinsi Gorontalo.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengungkapkan keprihatinannya terhadap persoalan tersebut.
“Pemerintah selalu gagal menjaga harga jagung, akibatnya petani sangat-sangat dirugikan, padahal mayoritas rakyat Gorontalo adalah petani jagung yang menggantungkan hidupnya dari komoditas jagung,” ujar Umar Karim dalam keterangannya, Senin (24/02/2025).
“Bagaimana mungkin kita selalu bicara mengurangi kemiskinan di provinsi ini, jika masalah jangung yang merupakan masalah mayoritas rakyat tidak bisa ditangani dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Umar Karim menyesalkan tidak terampilnya pemerintah dalam mengendalikan harga jagung.
“Sebenarnya sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung di Tingkat Petani, harga jagung pipilan kering sebesar Rp 5.500 per kilogram. Namun, nyatanya di lapangan harganya tidak sampai Rp 5.000,” ungkap UK, sapaan akrabnya.
“Pemerintah pusat pada dasarnya sudah mengeluarkan kebijakan yang bagus soal harga jagung, akan tetapi pemerintah kita di sini tidak telaten mewujudkannya,” tambahnya.
Meskipun harga jagung sesuai Keputusan Badan Pangan tersebut hanyalah harga pembelian oleh Bulog, akan tetapi menurut UK dengan adanya standar harga tersebut harusnya menjadi patokan harga pasar di Gorontalo sebagaimana pula standar yang berlaku bagi harga gabah padi di Gorontalo yang konsisten dengan harga penetapan oleh pemerintah.
“Tapi faktanya Bulog nyaris tak bisa berbuat apa-apa, harusnya Pemprov dari dulunya medorong revitalisasi Bulog di Gorontalo melalui sumber daya yang ada. Bahkan jika perlu menggunakan APBD, sehingga Bulog dapat melaksanakan fungsinya menyanggah harga jagung di sini,” paparnya.
“Selama ini, Pemprov dan DPRD terlalu banyak berbicara soal kemiskinan tanpa solusi konkret,” tegas UK. “Coba lihat APBD kita. Anggaran pengadaan komputer saja pernah mencapai hampir Rp 15 miliar dalam setahun. Tapi berapa miliar yang dialokasikan untuk menstabilkan harga jagung? Nol besar,” kritiknya. “Itu potret pemerintah tidak care terhadap urusan hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
Menurut UK, meskipun ada alokasi anggaran untuk bantuan benih, jika harga jual jagung tetap rendah, manfaatnya bagi petani sangat minim. Akibatnya, mayoritas petani jagung terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Oleh karena itu, UK meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menangani permasalahan tersebut. Ia menekankan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus segera berfokus pada upaya menaikkan harga jagung.
“Gubernur dan Wagub terpilih setelah dilantik tidak usahlah buat pesta syukuran segala, rasa syukur segera implementasikan dengan kerja, karena kerja itu bentuk nyata dari rasa syukur atas amanah rakyat sekaligus sebagai ibadah,” ujar UK. “Tidak usah lagi euforia, sudahlah selfie-selfie segala, segera move on, segera naikan harga jagung,” tegasnya.
“Gubernur dan Wagub harus membuktikan janji kampanye mereka untuk mensejahterakan petani. Jika mereka mahir dan telaten, saya yakin tak cukup sebulan, harga jagung bakal sesuai harga penetapan pemerintah,” pungkasnya. “Nanti kita lihat apa mereka mampu,” tantang UK.
Komentar