Gorontalo – Keikutsertaan sejumlah kepala desa (kades) di Gorontalo pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Jakarta, 24-26 Agustus 2025, semakin menuai sorotan.
Aktivis Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo, Robin Bilondatu, menilai penjelasan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Kabupaten Gorontalo, Ramli Lausupu, tidak masuk akal dan hanya upaya pembenaran.
Menurut Robin, dalih bahwa keberangkatan kades berdasarkan “telaah pimpinan” serta koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI dan Kementerian Desa tidak bisa dijadikan alasan membenarkan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
“Itu hanya alibi. Faktanya, yang dipakai tetap uang negara. Apapun istilahnya, telaah bupati, koordinasi kementerian, atau kewajiban organisasi, tidak ada urgensinya kades harus ke Jakarta di tengah kondisi rakyat yang susah,” tegas Robin, Senin (25/08/2025).
Robin menilai, penjelasan bahwa anggaran perjalanan dinas para kades “masih di bawah Rp10 juta” justru menyinggung perasaan masyarakat desa.
“Jangan seolah-olah angka di bawah Rp10 juta itu kecil. Bagi rakyat desa, Rp10 juta bisa untuk perbaikan jalan rusak, pengadaan air bersih, atau menambah bantuan untuk petani. Jadi jangan main-main dengan alasan anggaran kecil,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih jauh, Robin menuding APDESI diduga hanya menjadikan rakernas sebagai ajang seremonial yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat.
“Kalau benar rakernas ini penting, tunjukkan hasil konkret untuk desa. Bukan hanya foto bersama di Jakarta lalu pulang tanpa solusi. Ini bukan efisiensi, tapi pemborosan yang dilegalkan,” katanya.
Robin juga mengingatkan, argumentasi Pengurus APDESI Kabupaten Gorontalo, Ramli Lausupu, bahwa kegiatan ini ‘wajib’ bagi anggota hanyalah bentuk pembodohan publik.
“APDESI itu organisasi, bukan lembaga negara. Jadi tidak ada kewajiban mutlak. Kalau betul wajib, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan menjadikan organisasi sebagai tameng untuk menguras uang negara,” tegasnya.
Ia menegaskan kembali desakannya agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengaudit penggunaan SPPD para kades.
“Jangan biarkan alasan ‘telaah pimpinan’ jadi tameng untuk menguras anggaran desa. Kalau benar ada penyalahgunaan, ini sudah masuk ranah hukum, bukan sekadar etika,” pungkasnya.
Belakangan diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, rakernas tersebut merupakan Rakernas APDESI Merah Putih di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP, Asep Anwar Sadat.
Komentar