Gorontalo – Kepastian ketersediaan pupuk subsidi menjadi perhatian utama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dalam kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian RI, Kamis (18/12/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dukungan sarana produksi pertanian, khususnya bagi komoditas jagung.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, menilai bantuan benih jagung yang selama ini disalurkan pemerintah pusat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi petani. Namun, menurutnya, peningkatan volume benih harus dibarengi dengan kepastian pupuk subsidi agar hasil yang dicapai bisa optimal.
“Ketika produksi ingin ditingkatkan melalui penambahan benih, maka harus diikuti dengan kepastian pupuk subsidi, baik dari sisi kuota maupun kualitasnya. Di lapangan muncul pertanyaan bagaimana kepastian pupuk subsidi pada 2026, terutama untuk benih jagung yang jumlahnya cukup besar,” kata Erwinsyah.
Ia mengungkapkan, persoalan klasik yang sering terjadi adalah ketidakseimbangan antara penambahan benih dan kuota pupuk subsidi. Meski pemerintah telah menurunkan harga pupuk per 22 Oktober 2025 dengan rata-rata sekitar 20 persen, ketersediaan pupuk di tingkat petani masih menjadi tantangan.
“Kuota pupuk biasanya ditentukan berdasarkan serapan tahun sebelumnya. Ketika benih ditambah dalam jumlah besar, seharusnya alokasi pupuk subsidi juga ikut disesuaikan. Jangan sampai benih sudah diberikan, tetapi tidak bisa ditanam karena pupuk tidak tersedia,” tegasnya.
Selain itu, Erwinsyah juga menyoroti kendala administratif dalam proses penebusan pupuk subsidi serta perlunya sinkronisasi kebijakan antara Direktorat Tanaman Pangan dan Direktorat Pupuk agar program peningkatan produksi jagung dapat berjalan maksimal.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI memastikan bahwa jagung tetap menjadi salah satu komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk sesuai kebijakan Kementerian Pertanian.
“Untuk tahun mendatang, subsidi pupuk bagi komoditas jagung tetap dialokasikan dengan mempertimbangkan usulan daerah melalui sistem e-RDKK serta evaluasi serapan pupuk di masing-masing wilayah,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara nasional ketersediaan pupuk pada tahun 2025 mencapai sekitar 9,5 juta ton. Menurutnya, persoalan yang dihadapi saat ini bukan pada ketersediaan, melainkan pada distribusi dan serapan di sejumlah daerah.
“Pada prinsipnya tidak ada masalah dari sisi ketersediaan pupuk, namun memang masih terdapat kendala distribusi dan serapan di beberapa wilayah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan aspirasi terkait dukungan alat dan mesin pertanian modern, khususnya penggunaan drone pertanian yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di daerah.
Pihak Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa pengadaan drone pertanian telah dianggarkan, meskipun jumlahnya masih terbatas dan akan terus diupayakan penambahannya pada tahun-tahun mendatang.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Pei Misterino selaku fungsional perencanaan serta Mita dari Humas. Melalui pertemuan ini, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo.
Komentar