Gorontalo – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo saat ini tengah melakukan penanganan darurat terhadap erosi sungai yang mengancam permukiman warga di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) BWS Sulawesi II Gorontalo, Roland Kasim, mengatakan lokasi yang dikeluhkan warga berada di Sungai Pulubala dan telah mengalami penggerusan bantaran sungai dalam jarak yang cukup signifikan.
“Lokasi yang dimaksud berada di Desa Bakti, Sungai Pulubala. Berdasarkan hasil pengamatan kami, bantaran sungai di lokasi tersebut telah tergerus kurang lebih sekitar 30 meter. Itu kami lihat berdasarkan peta Google Earth,” kata Roland Kasim kepada Paripurna, Selasa (10/02/2026).
Sebagai langkah awal, BWS Sulawesi II Gorontalo telah menurunkan alat berat ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat sementara berupa normalisasi alur sungai.
“Alat sudah ada di lokasi dan kita lakukan penanganan darurat sementara, yaitu dengan menormalisasi aliran sungai,” ujarnya.
Menurut Roland, normalisasi dilakukan dengan memindahkan material sedimen dari alur sungai agar aliran air tidak lagi menghantam langsung tebing yang mengalami erosi.
“Kalau di alur pertama itu kurang lebih sekitar 30 meter, maka galian sedimen kita pindahkan ke sisi tebing yang tergerus. Jadi alurnya kita kembalikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila hasil evaluasi di lapangan menunjukkan perlunya perkuatan tambahan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memasang bronjong pada bantaran sungai.
“Kalau memang perlu, kita akan memasang bronjong untuk perkuatan tebing,” katanya.
Dalam penanganan darurat, lanjut Roland, BWS Sulawesi II Gorontalo selama ini kerap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Sebenarnya penanganan darurat itu biasa kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah, baik PU maupun BPBD. Pada tahun-tahun sebelumnya, BPBD juga aktif berkolaborasi dengan kita,” ungkapnya.
Bentuk kolaborasi tersebut umumnya dilakukan dengan pembagian peran, di mana BWS membantu penyediaan material kawat bronjong, sementara BPBD menangani pengisian serta upah tenaga kerja.
“Biasanya kolaborasinya dalam bentuk kami membantu kawat bronjong, lalu BPBD yang melakukan pengisian dan membayar upah tenaga kerja,” ujarnya.
Namun demikian, Roland mengakui bahwa stok kawat bronjong milik BWS sempat mengalami keterbatasan.
“Kemarin stok kawat bronjong kita habis. Sekarang baru datang sekitar 4.000 unit. Sekitar 1.000 unit kita akan ganti ke Palu, sehingga tersisa sekitar 3.000 unit,” jelasnya.
Dari jumlah tersebut, sebagian telah diminta oleh pemerintah daerah lain.
“Kurang lebih 500 unit sudah diminta oleh Pemda Pohuwato dan 500 unit diminta oleh Pemda Kabupaten Gorontalo. Jadi tinggal sekitar 2.000 unit,” katanya.
Roland menegaskan, sisa stok kawat bronjong tersebut harus disiagakan untuk kebutuhan penanganan darurat selama satu tahun ke depan.
“Sekitar 2.000 unit ini harus standby untuk satu tahun. Ini baru bulan Februari. Kalau stok habis sementara masih ada kejadian-kejadian darurat, itu yang menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Terkait penanganan di Desa Bakti, Roland menegaskan bahwa saat ini fokus utama masih pada normalisasi alur Sungai Pulubala.
“Untuk di Desa Bakti, kita sudah mulai melakukan penanganan hari ini dan masih sebatas normalisasi sungai, yaitu mengembalikan alur sungainya,” katanya.
Ia menambahkan, pemasangan bronjong akan dilakukan apabila hasil evaluasi di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan perkuatan tebing.
“Kalau kemudian memang harus dipasang bronjong, nanti akan kita pasang. Berapa kebutuhannya, itu akan kita lihat lagi. Karena sebenarnya ada banyak lokasi lain yang juga ingin kita tangani,” tandasnya.
Komentar