Gorontalo – Kualitas pekerjaan tambal sulam di ruas Jalan Trans Sulawesi segmen Isimu-Molingkapoto kembali menuai sorotan. Aktivis Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo, Robin Bilondatu, mempertanyakan mutu pekerjaan yang diduga belum lama dikerjakan, namun kembali mengalami kerusakan dan di sejumlah titik terlihat akan dikerjakan lagi.
Robin menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kualitas pekerjaan di lapangan.
“Kami melihat pekerjaan tambal sulam ini tidak bertahan lama. Baru beberapa bulan diperbaiki, sudah kembali rusak. Bahkan saat ini terlihat akan dikerjakan lagi di beberapa titik. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar soal kualitas material dan metode pengerjaan yang digunakan,” ujar Robin, Senin (02/03/2026).
Menurutnya, ruas Jalan Trans Sulawesi merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya. Dengan volume kendaraan yang relatif tinggi setiap hari, perbaikan jalan seharusnya mengedepankan standar mutu serta daya tahan jangka panjang, bukan sekadar perbaikan sementara yang berulang.
“Jalan ini merupakan jalur strategis dengan volume kendaraan yang tinggi. Jika perbaikannya hanya bersifat tambal sulam tanpa perencanaan teknis yang matang, maka kerusakan akan terus berulang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai regulasi dan spesifikasi teknis. Menurut Rahmat, setiap proyek infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara wajib memenuhi standar nasional konstruksi.
“Dalam setiap pekerjaan konstruksi, ada spesifikasi teknis yang harus dipatuhi, mulai dari kualitas aspal, ketebalan lapisan, hingga proses pemadatan. Jika pekerjaan dilakukan tidak sesuai standar, maka konsekuensinya adalah kerusakan dini seperti yang terjadi saat ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Robin mempertanyakan kinerja Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. Ia menilai fungsi pengawasan internal menjadi faktor kunci dalam menjaga mutu pekerjaan.
“Kami mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan dari Kasatker dan PPK. Apakah sudah dilakukan pengendalian mutu secara maksimal? Jika pengawasan berjalan optimal, seharusnya hasil pekerjaan tidak cepat rusak,” katanya.
AMMPD mendesak instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan tambal sulam di ruas jalan tersebut. Rahmat juga meminta adanya audit teknis guna memastikan penyebab kerusakan serta menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan.
“Kami mendesak pihak terkait untuk turun langsung mengevaluasi kondisi ini. Jika memang terlihat harus dikerjakan kembali, maka harus dipastikan perbaikannya sesuai standar dan bukan sekadar mengulang pola yang sama. Jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran spesifikasi, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) 2 Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Gorontalo, Jemmy Dunda, mengarahkan awak media untuk menghubungi PPK.
“Ke PPK Pak, lebih jelasnya,” singkatnya melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, PPK 2.1 BPJN Provinsi Gorontalo, Maryam Yunus, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui pesan WhatsApp guna dimintai konfirmasi terkait sorotan tersebut hingga berita ini diterbitkan.
Komentar