Gorontalo – Pemasangan portal secara sepihak pada jembatan yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah tidak boleh dilakukan sembarangan. Meski bertujuan membatasi kendaraan truk bertonase besar, tindakan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, kewenangan pemerintah, serta hak masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum.
Jembatan yang dibangun menggunakan anggaran negara merupakan bagian dari infrastruktur publik. Pemanfaatannya harus mengikuti aturan penyelenggaraan jalan dan tidak boleh dikuasai atau dibatasi secara sepihak oleh individu maupun kelompok masyarakat.
Pemasangan portal tanpa koordinasi dan persetujuan instansi berwenang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila keberadaannya mengganggu fungsi jalan, membahayakan pengguna jalan, atau menghambat akses masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 ayat (1) secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
Bahkan, Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang yang sama mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, yakni pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.
Selain itu, apabila pemasangan portal dilakukan dengan cara yang memenuhi unsur tindak pidana lain, misalnya menghalangi akses secara melawan hukum atau menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan, konsekuensi hukum lainnya dapat dipertimbangkan sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku.
Namun, penerapan sanksi pidana tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena seseorang memasang portal. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan, akibat, serta unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan jembatan akibat kendaraan bertonase besar juga tidak boleh diabaikan. Apabila kapasitas konstruksi jembatan memang terbatas, pemerintah berkewajiban melakukan pemeriksaan teknis dan mengambil langkah perlindungan.
Pembatasan kendaraan berat seharusnya ditetapkan melalui mekanisme resmi oleh instansi yang berwenang, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, berdasarkan hasil kajian teknis serta ketentuan lalu lintas.
Karena itu, masyarakat yang menemukan kendaraan truk melebihi kapasitas jembatan sebaiknya menyampaikan laporan dan meminta pemerintah menetapkan pembatasan tonase, bukan mengambil keputusan sendiri dengan memasang portal.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan terhadap infrastruktur yang telah dibangun menggunakan uang negara. Jangan sampai fasilitas publik justru dibatasi oleh kepentingan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Pada prinsipnya, menjaga jembatan merupakan tanggung jawab bersama. Namun, tidak seorang pun dapat bertindak seolah-olah memiliki kewenangan penuh atas fasilitas publik. Perlindungan infrastruktur harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap fasilitas umum.
Komentar