Gorontalo – Sikap kepala desa dalam menyikapi pemasangan portal secara sepihak di jembatan yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah patut dipertanyakan. Terlebih, keberadaan portal tersebut disebut telah diketahui pemerintah desa, tetapi hingga kini belum ada langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memasang portal atau kendaraan apa yang hendak dibatasi. Lebih dari itu, publik perlu mempertanyakan tanggung jawab kepala desa ketika fasilitas umum di wilayahnya dibatasi oleh tindakan sepihak masyarakat.
Jembatan merupakan infrastruktur publik yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tidak boleh ada individu maupun kelompok yang merasa memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri siapa yang boleh dan tidak boleh melintasinya tanpa dasar dan prosedur yang sah.
Jika alasan pemasangan portal adalah untuk mencegah kerusakan jembatan akibat kendaraan truk bertonase besar, tentu hal tersebut dapat dimengerti. Namun, perlindungan infrastruktur tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah.
Di sinilah kepala desa seharusnya menunjukkan tanggung jawabnya.
Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, kepala desa tidak cukup hanya mengetahui persoalan, kemudian membiarkannya berlarut-larut. Ada tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, menjaga ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelesaian persoalan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan tanggung jawab yang jelas kepada kepala desa. Pasal 26 mengatur tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara Pasal 29 memuat larangan bagi kepala desa, termasuk merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang.
Bahkan, Pasal 28 mengatur konsekuensi administratif apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27. Sanksinya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, hingga pemberhentian sementara dan pemberhentian sesuai prosedur apabila sanksi tidak dilaksanakan.
Memang, kepala desa tidak otomatis dapat dipersalahkan secara pidana hanya karena mengetahui keberadaan portal. Namun, apabila ditemukan bukti keterlibatan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran kewajiban yang memenuhi unsur hukum, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Pertanyaannya, mengapa kepala desa belum mengambil langkah penyelesaian? Apakah pemasangan portal tersebut pernah mendapat persetujuan pemerintah desa? Jika tidak, mengapa belum ada koordinasi dengan Dinas PUPR maupun Dinas Perhubungan?
Kepala desa tidak boleh membiarkan persoalan fasilitas umum menjadi urusan kelompok tertentu. Diamnya pemerintah desa justru berpotensi menimbulkan persepsi bahwa tindakan sepihak dapat dibenarkan selama tidak ada pihak yang mengambil tindakan.
Pemerintah kabupaten, camat, serta instansi teknis terkait perlu meminta penjelasan dan melakukan pemeriksaan terhadap persoalan ini. Jika jembatan memang membutuhkan pembatasan tonase, pemerintah harus menetapkannya melalui mekanisme resmi, bukan membiarkan portal berdiri tanpa kejelasan kewenangan.
Jangan sampai kepala desa hanya hadir ketika berbicara tentang pembangunan, tetapi kehilangan sikap ketika fasilitas publik di wilayahnya dibatasi secara sepihak.
Menjadi kepala desa bukan hanya soal memimpin administrasi dan menjalankan program pembangunan. Ada tanggung jawab untuk menjaga kepentingan umum, memastikan aturan dihormati, dan tidak membiarkan fasilitas publik dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu.
Jika kepala desa mengetahui persoalan ini tetapi tidak mengambil langkah sesuai kewenangannya, maka wajar apabila publik mempertanyakan fungsi kepemimpinannya.
Komentar