Pohuwato – Dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Molosipat Utara, Kabupaten Pohuwato, menjadi perhatian Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pohuwato, AKBP H. Busroni. Ia meminta masyarakat yang mengetahui maupun memiliki bukti terkait dugaan tersebut agar menempuh jalur pelaporan resmi melalui Profesi dan Pengamanan (Propam).
Busroni menegaskan, setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian perlu disertai bukti agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ia mempersilakan pihak yang memiliki bukti kuat untuk melaporkan dugaan tersebut kepada Propam Polres Pohuwato.
“Jika ada bukti-bukti kuat silakan dilaporkan ke Propam Polres Pohuwato,” ujar Busroni dikutip dari Kontras.id, Rabu (18/11/2026).
Ia bahkan menyatakan pihaknya menunggu laporan tersebut melalui petugas piket Propam.
“Ditunggu laporannya di piket Propam Polres Pohuwato,” tandasnya.
Pernyataan Kapolres itu menyusul pemberitaan mengenai aktivitas PETI di Desa Molosipat Utara yang diduga masih menggunakan sejumlah ekskavator untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin.
Informasi yang dihimpun Kontras.id menyebutkan, aktivitas tersebut tersebar di lima titik, yakni Dusun Mada, Hungo, Singgopi, Balongka, hingga Balongka Cabang Kanan. Sebanyak 18 unit ekskavator disebut-sebut beroperasi di kawasan perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kendati demikian, jumlah tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
Selain persoalan aktivitas pertambangan ilegal, pemberitaan sebelumnya juga mengungkap dugaan keterlibatan seorang anggota Polsek Popayato Barat berinisial R alias Firman.
Berdasarkan keterangan sumber Kontras.id, anggota polisi tersebut diduga memberikan perlindungan terhadap sejumlah pengusaha tambang yang menjalankan aktivitas PETI menggunakan alat berat.
Sumber itu juga mengungkap dugaan adanya pemberian uang atensi kepada oknum anggota kepolisian, dengan nominal yang disebut mencapai Rp30 juta untuk setiap unit ekskavator.
Namun, seluruh tudingan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Dengan adanya pernyataan Kapolres tersebut, laporan resmi disertai bukti menjadi salah satu jalur untuk menguji kebenaran dugaan yang berkembang. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan mengenai tindak lanjut pemeriksaan Propam terhadap dugaan tersebut.














Komentar