Pohuwato – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Popayato Barat, Iptu Ilham Siplizand, menanggapi dugaan keterlibatan oknum anggotanya dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Molosipat Utara, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato.
Dilansir dari Kontras.id, Kamis (19/11/2026), Ilham menduga munculnya tudingan tersebut berkaitan dengan langkah penertiban aktivitas tambang ilegal yang selama ini dilakukan jajarannya.
Ia tidak menutup kemungkinan tudingan itu berasal dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan kepolisian terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.
Ilham mengatakan, pihaknya telah menelusuri informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota tersebut. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan bukti yang menguatkan tudingan tersebut.
Menurutnya, penertiban PETI merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ilham juga mengingatkan media agar mengedepankan verifikasi dan konfirmasi sebelum memublikasikan informasi yang menyangkut dugaan pelanggaran oleh seseorang.
Ia menilai pemberitaan yang tidak didukung fakta dan data memadai berpotensi membentuk opini publik yang keliru. Karena itu, prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik perlu tetap dijaga.
Sebelumnya, Kontras.id menyoroti dugaan maraknya aktivitas PETI menggunakan alat berat jenis ekskavator di Desa Molosipat Utara. Aktivitas tersebut disebut masih berlangsung di sejumlah titik meskipun diduga tidak mengantongi izin pertambangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras.id, sedikitnya 18 unit ekskavator diduga beroperasi di lima lokasi, masing-masing Dusun Mada, Hungo, Singgopi, Balongka, dan Balongka Cabang Kanan. Kawasan tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain persoalan aktivitas tambang ilegal, pemberitaan Kontras.id juga mengungkap dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Polsek Popayato Barat berinisial R alias Firman.
Sumber Kontras.id menduga oknum tersebut memiliki hubungan dengan sejumlah pengusaha tambang ilegal yang mengoperasikan alat berat di kawasan itu. Bahkan, muncul tudingan adanya pemberian uang atensi hingga Rp30 juta untuk setiap unit ekskavator.
Meski demikian, dugaan keterlibatan anggota kepolisian maupun aliran uang tersebut masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut. Informasi tersebut belum dapat dipastikan sebagai fakta hukum.
Hingga berita ini ditayangkan, tudingan tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait.








Komentar