Gorontalo Utara – Forum Peduli Demokrasi Gorontalo (FPDG) secara resmi menyerahkan laporan administrasi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Senin (03/03/2025).
Langkah itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pelaksanaan PSU di Kabupaten Gorontalo Utara.
Ketua FPDG, Ridwan Yasin, SH., MH., menegaskan komitmen organisasinya untuk mengawal seluruh tahapan PSU hingga selesai.
“Kami akan terus memantau jalannya PSU guna memastikan seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ridwan.
Laporan administrasi yang diajukan ke DPRD Gorontalo Utara bertujuan untuk mendorong lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“DPRD memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas untuk memastikan KPU dan Bawaslu menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Kami ingin memastikan seluruh administrasi terkait PSU sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Ridwan Riko Arbie, menyatakan bahwa DPRD akan segera mengambil langkah konkret.
“Insya Allah besok, Komisi I akan mengadakan rapat internal untuk membahas laporan yang disampaikan oleh Forum Peduli Demokrasi Gorontalo,” kata Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan menegaskan pentingnya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, terutama dalam hal persiapan dan pelaksanaan PSU. Ia menyoroti sejumlah kekurangan di lapangan yang perlu segera diperbaiki.
“DPRD Gorontalo Utara melihat masih banyak kendala yang perlu diselesaikan, terutama dalam pelaksanaan PSU. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, kami meminta KPU dan Bawaslu untuk bertanggung jawab dan meningkatkan kinerjanya,” terangnya.
Ridwan juga mengingatkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga terkait penggunaan anggaran.
“Dalam fungsi budgeting, KPU dan Bawaslu harus memastikan anggaran yang diajukan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tandasnya.
Komentar