Gorontalo – Aktivis Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD), Robin Bilondatu, kembali angkat bicara terkait polemik pasar hewan yang terjadi di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
Kali ini, Robin menyoroti sikap dinas teknis yang dinilainya pasif dan tidak bertanggung jawab dalam menangani persoalan tersebut. Ia juga menilai, dinas terkait justru membiarkan Bupati Gorontalo menghadapi sorotan publik seorang diri.
“Kami melihat dinas teknis seolah diam dan melempar tanggung jawab, membiarkan bupati menghadapi persoalan ini sendiri. Padahal, soal pasar hewan itu menjadi ranah mereka dan seharusnya mereka yang menjelaskan kepada media. Tapi mereka justru memilih diam, seolah menjebak bupati yang akhirnya harus memberi keterangan langsung,” ujar Robin dalam keterangannya, Jumat (16/05/2025).
Menurut Robin, sikap tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi serta rendahnya rasa tanggung jawab dari instansi terkait. Ia juga menyinggung evaluasi kabinet yang sedang berlangsung, di mana bupati telah memberi waktu enam bulan kepada para pejabat untuk menunjukkan kinerja yang layak.
“Perlu diingat, perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Saat ini, bupati memberi ruang enam bulan agar para pejabat menunjukkan kinerja yang baik. Tapi yang terjadi justru sangat mengecewakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Robin pun mendesak agar Bupati Gorontalo segera mengevaluasi kinerja dinas terkait dan mengambil langkah tegas sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau pembiaran seperti ini terus dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ini bukan sekadar soal pasar hewan, tapi soal komitmen terhadap pelayanan publik dan transparansi informasi,” kuncinya.
Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait belum memberikan keterangan resmi.
Komentar